2 SPBU Nakal Ketahuan Lakukan Pelanggaran, Disanksi Tak Boleh Jual Pertalite

Liputan6.com, Jakarta - Satlantas Polres Sumba Timur mengawasi dua SPBU di Kota Waingapu, Kamis (16/4/2026), menyusul dugaan pelanggaran dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Kasat Lantas Polres Sumba Timur, AKP Rahmat Agus Ibrahim menyebut dua SPBU itu yakni SPBU Matawai dan SPBU KM Dua di Kelurahan Hambala.

Pengawasan dilakukan bersamaan dengan patroli lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama, seperti Jalan R. Soeprapto, Jalan D.I. Pandjaitan, dan Jalan El Tari. Selain itu pihaknya turun langsung guna memastikan situasi tetap kondusif.

Sebelumnya, pihaknya mendapat informasi adanya temuan pengisian BBM berulang pada kendaraan yang sama dalam satu hari di SPBU KM Dua.

“Pengawasan ini juga untuk mengantisipasi antrean panjang dan memastikan distribusi BBM berjalan tertib,” ujarnya.

Akibat pelanggaran tersebut, SPBU KM Dua dikenai sanksi berupa penghentian pasokan BBM jenis Pertalite selama periode 16 - 21 April 2026. Sanksi ini berikan oleh PT Pertamina Patra Niaga dan SPBU dimaksud sedang dalam pembina perusahaan plat merah tersebut.

Selain melakukan pemantauan di SPBU, petugas juga menertibkan kendaraan yang parkir di sepanjang Jalan El Tari, tepatnya di depan Pasar Inpres Matawai, guna menghindari kemacetan.

Kegiatan ini melibatkan enam personel Satlantas yang dipimpin Kanit Gakkum, Aipda Oswaldus Susu.

"Selama patroli berlangsung, situasi terpantau aman dan terkendali," ungkap dia.

Pertamina sebelumnya telah menerapkan sistem pengawasan, termasuk penggunaan aplikasi MyPertamina di Sumba Timur. Sementara sesuai ketentuannya maka dilarang adanya pengisian berulang pada kendaraan yang sama dalam waktu singkat. Ketentuan ini untuk menghindari tujuan penimbunan atau penjualan kembali.

Penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite sendiri harusnya dilakukan secara tepat sasaran dan tidak boleh disalahgunakan guna memastikan pembelian BBM subsidi sesuai dengan data kendaraan dan kuota yang telah ditetapkan.

Selain itu, SPBU wajib mematuhi prosedur operasional standar, seperti melayani konsumen sesuai antrean, tidak melakukan penimbunan, serta tidak melayani pembelian menggunakan jeriken tanpa izin resmi.