333 PPPK di Cianjur Tolak Tanda Tangan Kontrak Kerja, Ternyata Ini Alasannya

Liputan6.com, Sukabumi- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur mencatat sebanyak 333 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu belum menandatangani kontrak kerja. Langkah ini diambil oleh para pegawai lantaran nominal gaji yang tercantum dalam draf kontrak dinilai belum layak.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) BKPSDM Cianjur, Andi Juandi, mengonfirmasi bahwa penolakan tersebut datang dari berbagai sektor, meliputi 26 tenaga kesehatan, 72 guru, dan 235 tenaga teknis.

"Saat ini pemerintah tengah mencarikan solusi terkait gaji atau permintaan dari para pegawai PPPK Paruh Waktu yang belum menandatangani kontrak kerja tersebut. Semoga ada solusi dalam waktu dekat," ujar Andi di Cianjur, Rabu (25/2/2026).

Diketahui, gaji yang tercantum dalam draf kontrak hanya sebesar Rp 300.000 per bulan untuk formasi guru dan Rp 500.000 untuk tenaga teknis. Nominal ini memicu keberatan massal karena dianggap jauh di bawah penghasilan mereka saat masih berstatus tenaga honorer.

Ketua Forum Guru dan Tenaga Pendidikan Nasional Cianjur, Edwin Solehudin, menyatakan bahwa berdasarkan arahan pusat, gaji PPPK Paruh Waktu seharusnya disesuaikan dengan penghasilan saat masih menjabat sebagai tenaga honorer. Namun, kenyataannya nominal yang muncul justru menyusut drastis.

"Ribuan guru dan tenaga kependidikan di Cianjur akan menyampaikan aspirasi secara langsung ke DPRD Cianjur dalam waktu dekat, dengan harapan gaji mereka dapat mencapai nominal layak," tegas Edwin.

Hal senada diungkapkan oleh salah seorang tenaga pendidik di Kecamatan Takokak berinisial UR. Dia menyebutkan bahwa selama menjadi honorer yang sudah lama mengabdi, dirinya bisa menerima penghasilan antara Rp 750.000 hingga lebih dari Rp 1.000.000 per bulan.

"Saat menjadi guru honorer yang sudah lama mengabdi menerima Rp 750 ribu sampai Rp 1 juta per bulan, bahkan ada yang lebih, tapi saat menjadi PPPK Paruh Waktu gaji yang tercantum hanya Rp 300 ribu. Status jelas tapi gajinya tidak," keluh UR.

Meskipun terdapat kendala pada 333 orang tersebut, Pemkab Cianjur mencatat mayoritas dari total 7.003 PPPK Paruh Waktu yang diangkat tahun ini telah mengikuti prosedur administrasi dengan lancar.

Saat ini, koordinasi lintas sektoral terus dilakukan guna memastikan hak-hak pegawai tetap terlindungi dengan tetap mempertimbangkan regulasi dan kemampuan anggaran daerah.