Dedi Mulyadi Soroti Data Menkeu Purbaya: Saya Tiap Hari Pelototin Duit, Takut Kurang

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyoroti pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait data anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemprov Jabar senilai Rp 4,1 triliun yang mengendap di bank.

Dedi mengklaim jumlah anggaran untuk Jabar tidak sebesar yang diungkapkan Purbaya. Berdasarkan data, anggaran Pemprov Jabar senilai Rp2,4 triliun. Bahkan Dedi terus mengawasi keuangan Jabar setiap harinya.

“Saya mah tiap hari pelototin duit, takut kurang. Data kita nih Rp2.418.701.749.621 rupiah, ini kan ada keterangannya di tanggal, Saldo giro, saldo giro. Itu enggak ada. Gak ada cuma segitu-gitunya,” kata Dedi di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (21/10/2025).

Dia pun meminta Purbaya untuk menjelaskan detail perihal data Rp 4,1 triliun, apakah juga termasuk anggaran untuk kabupaten, kota.

“Apakah di kementerian hari ini sudah habis dananya? Ya di cek aja. Ya itu makanya data BI-nya. Tapi Alhamdulillah kalau di BI masih ada dana Pemprov Jabar Rp 4 triliun, hayo siniin dong,” tuturnya.

Dedi menegaskan, apabila berdasarkan data BI terdapat anggaran Pemprov Jabar Rp 4 triliun, maka dia ingin melakukan penarikan.

“Ya Alhamdulillah, berarti kan bisa saya tarik dong. Saya besok bikin anggaran baru lagi,” tegas Dedi.

Perihal penggunaan anggaran Rp 2,4 triliun, Dedi menjabarkan penggunaannya untuk pembayaran proyek yang sudah berjalan. Bahkan berdasarkan perhitungannya, total belanja hingga Desember mendatang memiliki kekurangan mencapai Rp 5 sampai Rp 6 triliun.

“Artinya kalau dilihat dari Rp 2,4 triliun kita minus. Kita minus sekitar Rp 5 triliun sampai Rp 6 triliun,” tutur Dedi.

Untuk menutupi kekurangan anggaran belanja, Dedi berharap dapat dilakukan bantuan penambahan anggaran dari pendapatan daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Termasuk juga kurang bayarnya pemerintah pusat pada Provinsi Jawa Barat. Dana DBH yang tahun yang lalu belum lunas bayarnya, masih Rp191 miliar lagi belum lunas tuh,” ucap Dedi.

Disinggung kembali soal pernyataan Kementerian Keuangan terkait dana yang mengendap, Dedi meminta pernyataan yang diberikan harus ada dasarnya.

“Kalau dana mengendap itu apa? Apakah dana mengendap itu dana yang tidak ada peruntukannya atau dana ada peruntukannya,” kata Dedi.

Menurutnya, uang yang masuk ke kas daerah secara otomatis tidak langsung dibelanjakan. Dedi mencontohkan, pembangunan jalan apabila nilainya Rp 4 triliun, maka tidak langsung dibayarkan.

“Dia ada tender ada pembayaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kan gitu loh,” jelas Dedi.

Tidak hanya itu, lanjut Dedi, terdapat kepala daerah tidak melakukan pembelanjaan daerah secara cepat dikarenakan proses tender. Menurutnya, pengerjaan melalui tender maka pembayarannya dapat mencapai enam bulan.

“Maka uangnya itu disimpannya tidak dalam bentuk giro karena kecil keuntungannya untuk daerah, disimpan dalam bentuk deposito, biasanya tiap bulan dicairkan, tiap bulan dicairkan, tapi di daerah mana sebutin aja,” pungkas Dedi.