Dedi Mulyadi Respons Hasil Survei soal Lapangan Kerja di Jabar: Ini Kan Baru 6 Bulan

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku senang dengan adanya kritikan mengenai survei ketidakpuasan tentang lapangan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas. Selama 6 bulan memimpin di Jawa Barat, Dedi mengatakan saat ini masih berupaya menuntaskan masalah tersebut.

Menurut survei Litbang Kompas, Sebanyak 57,6 persen warga Jawa Barat menilai buruk sementara 7,3 persen menilai sangat buruk soal ketersediaan lapangan kerja.

Dedi mengatakan, kepimimpinannya bersama wakilnya Erwan Setiawan baru berjalan selama enam bulan di Jawa Barat. Menurutnya, masalah lapangan pekerjaan merupakan pekerjaan rumah terbesar yang harus dituntaskan secepat mungkin.

"Ini kan baru jalan enam nih, baru jalan enam (bulan), surveinya pada bulan kelima. Ya, tetapi itu senang saya. Di 6 bulan ini, kita kan baru mengorkestrasi tentang percepatan layanan perizinan industri. Nah, kita sudah terorkestrasi nih. Kemarin saya menangani satu problem industri, di mana industri itu berarah pada 31.000 tenaga kerja tetapi perizinannya 16.000," kata Dedi di Sabuga, Kota Bandung, Rabu (20/8/2025).

Dedi mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengatasi jumlah lapangan kerja di Jabar. Sebab menurutnya, penyerapan ribuan tenaga kerja di sektor industri baru bisa terjadi pada tahun 2026 mendatang.

"Malam sudah saya bereskan dengan Pak menteri, saya bilang pak menteri ini harus segera diubah. Nah, seluruh rangkaian industri yang dibangun itu serapan tenaga kerjanya nanti 2026, kan baru bangun pabriknya, kan enggak bisa serap sekarang. Yang kedua, 2026 itu nanti akan terasa kawasan di Indramayu itu mulai rekrut lebih dari 20.000. Cirebon, kemudian sebagian Majalengka, Subang, Garut, Purwakarta ada satu kawasan hampir 1.200 hektar," jelas dia.

Menurut Dedi, kawasan-kawasan tersebut seringkali terjadi mengalami hambatan akibat faktor perizinan pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik. Oleh karenanya, dia pun perlu untuk turun langsung untuk dapat menyelesaikan hal tersebut.

"Seluruh kawasan kawasan-kawasan ini seringkali mengalami pelambatan karena faktor perizinan. Kan kalau tidak rajin gubernurnya mengorkestrasi turun ke bawah ngurusin pembebasan perizinan naik lagi ketemu menteri," kata Dedi.

Di samping itu, kata Dedi, pengawasan terhadap perekrutan calon tenaga kerja akan dilakukan secara ketat. Menurutnya, hal itu mencegah adanya praktik percaloan yang dapat merugikan para calon tenaga kerja.

"Banyak orang oknum yang menjadi calo tenaga kerja, itu lebih memprioritaskan yang dari luar dibanding lingkungan. Karena dari kalau dari lingkungan dia enggak dapat duit, kalau orang luar dia dapat duit. Nah, ini kan kita benahi dengan sistem layanan tenaga kerja berbasis digital itu. Nah, itu akan menyelesaikan nanti," kata dia.