Viral Anggota Paskibraka Selayar Latihan Pakai Sepatu Rusak, Anggaran Pengadaan Nyaris Rp1 M jadi Sorotan

Liputan6.com, Jakarta Viral video di media sosial menunjukkan sepatu latihan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan yang rusak parah. Padahal anggaran pengadaan perlengkapan Paskibraka tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

Dari data yang diterima Liputan6.com, pagu anggaran kegiatan Paskibraka 2025 di Selayar mencapai angka Rp900 juta. Uang Rp115 juta di antaranya diperuntukkan untuk pengadaan perlengkapan olahraga termasuk topi dua pasang, kaos kaki dua pasang, baju dan training satu pasang, serta sepatu latihan satu pasang. Adapun penyedia dalam kegiatan tersebut adalah IFA Collection.

Keluhan muncul lantaran sepatu Paskibraka yang rusak saat latihan membuat aparat kepolisian di Kepulauan Selayar bergerak cepat. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Selayar pun langsung melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait dalam pengadaan perlengkapan Paskibraka 2025.

Klarifikasi awal dilakukan pada Rabu (6/8/2025) oleh Kanit 3 Tipidkor, Ipda Andi Bakri Yamar. Diamemintai keterangan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Andi Sri Yuliani untuk menggali informasi awal terkait anggaran dan kualitas barang.

Kapolres Selayar melalui Kasat Reskrim Iptu Muhammad Rifai, menegaskan bahwa klarifikasi ini merupakan respons atas perhatian publik sekaligus langkah awal untuk mengawal transparansi anggaran.

"Ini baru langkah klarifikasi awal. Selanjutnya, penyedia dan pihak terkait akan dipanggil untuk mendalami teknis pelaksanaannya," ujar Rifai, Kamis (7/8/2025).

Pihaknya juga menekankan penanganan kasus ini tidak boleh mengganggu semangat para calon anggota Paskibraka yang tengah menjalani latihan intensif.

"Anak-anak harus tetap semangat menjalankan tugasnya. Fokus kami saat ini juga memastikan pelaksanaan program nasional menjelang HUT ke-80 RI tetap berjalan lancar,” imbuhnya.

Dia memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan secara profesional dan proporsional, serta terbuka terhadap kemungkinan adanya pelanggaran yang merugikan negara atau masyarakat.

"Kami akan terus melakukan langkah-langkah lanjutan yang diperlukan," tutup Andi.