Mahasiswa Gorontalo Tolak Kartu Vaksin Jadi Syarat Administrasi

Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Gorontalo menggelar aksi di depan Kantor Gubernur (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)

Liputan6.com, Gorontalo - Unjuk rasa yang digelar oleh puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Gorontalo terpaksa dibubarkan Polisi.

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi menolak kebijakan vaksinasi sebagai syarat pengurusan administrasi di Provinsi Gorontalo.

Sebelum dibubarkan, mahasiswa menggelar aksinya di depan kantor Gubernur Gorontalo hingga berakhir dibubarkan Polisi di depan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Aksi mereka pun tidak mendapat tanggapan serius dari pihak terkait.

Tri Harianto M. Atjil, selaku Koordinator lapangan (Korlap) dalam aksi itu mengatakan, unjuk rasa yang mereka laksanakan adalah mengkritik kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo, terkait penggunaan kartu vaksinasi yang dijadikan syarat administrasi.

“Kami menilai bahwa syarat itu menyusahkan rakyat,” kata Tri Harianto M. Atjil.

"Tapi sayang, kami sangat kecewa kepada pemerintah Gorontalo. Sebab, mereka tidak menanggapi aksi kami dengan serius," ujarnya.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Polres Cilacap Gelar Operasi Yustisi Skala Besar PPKM Darurat

2 dari 2 halaman

Sempat Adu Mulut

Dalam aksi tersebut, sempat terjadi adu mulut antara petugas dan mahasiswa pengunjuk rasa yang membuat aksi tersebut dibubarkan secara paksa oleh pihak Kepolisian. Tri Harianto menuturkan, bahwa pihaknya tidak mengetahui alasan aksi mereka dibubarkan.

"Kami dipaksa bubar oleh pihak kepolisian, tanpa penjelasan apapun. Padahal sebelum aksi ini kami lakukan, awalnya kami telah menyurati pihak kepolisian terkait aksi tersebut," tutur Tri Harianto.

“Bahkan aksi kami berjalan dengan damai dan tidak anarkis,” ujarnya.

Harianto mengungkapkan, aksi yang mereka murni merupakan keluhan masyarakat. Akan tetapi pemerintah Provinsi Gorontalo seakan tidak peduli dengan realita yang menjadi keluhan masyarakat.

“Kami berharap pemerintah bisa memberikan solusi terbaik akan hal ini, silakan saja proses vaksinasi jalan terus, tetapi janganlah menyusahkan,” ia menandaskan.