Arti Nama Kereta Kencana Pembawa Bendera Pusaka Milik Purwakarta

Liputan6.com, Purwakarta - Kereta kencana Ki Jaga Raksa milik Pemda Purwakarta didaulat menjadi kendaraan pembawa bendera pusaka ke Istana Merdeka dalam upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu, 17 Agustus 2016.

Kereta itu merupakan salah satu dari empat kereta kencana yang menghiasi pendopo Kabupaten Purwakarta. Menurut Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, nama kereta itu memiliki filosofi mendalam.

Ki, kata Dedi, berarti sebagai lambang, benda atau sosok. Jaga berarti melindungi, mengayomi, hidup dengan kasih sayang.

"Raksa artinya perasaan hati. Karena Kepemimpinan sejati itu adalah kepemimpinan yg meletakkan hati sebagai sendi dalam mengambil keputusan," kata Dedi usai mengikuti rangkaian upacara bendera di Taman Pasanggrahan Purwakarta, Rabu, 17 Agustus 2016.

Dedi mengatakan, kereta tersebut dibuat pada 2009 saat Dedi menjabat sebagai Bupati Purwakarta periode pertama. Kereta tersebut dibuat untuk menghormati leluhur Sunda, yakni Prabu Siliwangi.
"Tujuannya memberi rasa hormat kepada leluhur Sunda, Prabu Siliwangi, dengan Ki Gelar Pamanah Rasa Ratu Haji. Sebagai simbol kejayaan Kerajaan Sunda di masa lampau," ujar Dedi.

Kereta tersebut biasanya hanya digunakan setahun sekali, yaitu pada puncak kegiatan hari jadi Kabupaten Purwakarta. "Selebihnya diletakkan di Bale Nagri, Pemda Purwakarta," kata Dedi.

Dedi menyatakan tak hanya nama, desain kereta juga kental dengan filosofi Sunda. Bangunan atap kereta kencana itu berbentuk Julangapak yang mencirikan khas Sunda, tetapi desainnya dibuat lebih kontemporer agar mencirikan masa kini.

"Bangunan atapnya berbentuk Julangapak, menggunakan ijuk, jendela lebar, dan setiap bangunannya tertata dengan baik. Serta, menggunakan bambu sebagai filosofi dasar pembangunan," kata Dedi.

Dedi menyebut kereta itu sebelumnya tidak pernah dinaiki siapapun, termasuk dirinya. Maka itu, prosesi pembawaan bendera pusaka menggunakan kereta kencana menjadi yang pertama. Dedi menganggap hal itu sebagai wujud pemerintah pusat meletakkan kebudayaan sebagai dasar pembangunan.