Sukses

Timses Jokowi Sebut Pentingnya Penguasaan Jawa untuk Kemenangan Pilpres

Liputan6.com, Jombang - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai, pentingnya penguasaan wilayah di Pulau Jawa untuk kemenangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Menurutnya, dengan menguasai Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, kemenangan Pilpres di depan mata.

"(Jawa Timur) Sangat penting. Pokoknya kalau menang Jatim, Jateng, Jabar, selesai. Tambah dikit misal Lampung, Kalimantan," ucap Muhaimin di Jombang, Jawa Timur, Senin (18/3/2019).

Pria yang kerap disapa Cak Imin ini memastikan, mesin pemenangan PKB di Jawa Timur berjalan solid. Apalagi Jatim merupakan basis partai hijau itu.

Dia optimistis, pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi dan Ma'ruf Amin mengantongi 70 persen suara di sana.

"Jombang ini bisa sampai 80 persen solid. Jatim bisa sampai 70 persen. Target kita Jatim 70 persen," ucapnya.

Kepercayaan Cak Imin bukan tanpa sebab, Jatim adalah markas Nahdlatul Ulama (NU). Ormas Islam besar itu, bakal mendukung Jokowi.

 

2 dari 3 halaman

Ganjalan

Muhaimin mengatakan, memang ada ganjalan meraih suara di Jatim.

"Ada beberapa zona yang kemasukan di luar NU . Kira-kira begitulah. Ide-ide baru sepeti ide khilafah. Sedikit sih," katanya.

Adapun cara mengurangi ganjalan itu dengan mengandalkan Ma'ruf Amin berkeliling di Jawa Timur. Misalnya dalam safari politik kali ini Mustasyar PBNU itu bakal ke Pulau Madura untuk mengubah suara agar ke Jokowi.

Ma'ruf pun mengamini pernyataan dari Cak Imin. "Tinggal kita mengambil kembali yang kecil-kecil atau di sudut-sudut tertentu yang masih dipengaruhi oleh mereka. Kita akan ambil semua itu. Itu kemudian yang kita konsolidasi sudah siap melakukan penyisiran-penyisiran di seluruh wilayah di Jatim," jelas dia.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Ma'ruf Amin Ingatkan 10 Years Challenge di Depan Santri Jombang
Artikel Selanjutnya
FKUB Minta Peningkatan Status Hukum ke Jokowi agar Dapat Dana APBN