Tak Diundang ke Pertemuan Sekjen, Ini Dugaan PAN

20160131-PAN Segera Jaring Caleg pada Pertengahan 2016 — Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno memberi sambutan pada acara Temu Instruktur Perkaderan Nasional, DPP PAN, Jakarta, (31/1). Proses penjaringan tersebut akan dimulai pada pertengahan tahun 2016. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) menduga, tidak diundangnya PAN dalam pertemuan sekjen parpol pendukung Jokowi dengan Sekretaris Kabinet pada Senin, 7 Mei 2018 karena belum mendeklarasikan dukungan di Pemilu 2019.

Sebab, sembilan sekretaris jenderal partai yang hadir ke kantor Seskab telah menyatakan dukungan kepada Jokowi sebagai calon presiden untuk periode kedua.

"Kami menganggap bahwa pertama hak yang mengundang. Kedua, memang kalau dikategorikan demikian, kami memang belum melakukan deklarasi dukungan kepada capres siapapun," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Eddy enggan berspekulasi tidak diundangnya PAN dalam pertemuan itu karena seringkali beda sikap dan mengkritisi pemerintah.

Sikap PAN yang sering mengkritik pemerintah, kata Eddy, bertujuan meluruskan kebijakan pemerintah yang salah. Lagipula, kritik yang selama ini diberikan juga bersifat membangun, bukan menjatuhkan pemerintah.

"Inilah keunikan PAN kita meskipun kita sebagai partai pendukung pemerintah. Tetapi kalau melihat sesuatu miring dan perlu diluruskan, ada yang jatuh perlu ditegakkan itu kami lakukan," tegasnya.

"Dalam rangka apa? Agar kita bisa memberikan masukan yang terbaik bagi sahabat kami, bagi koalisi di mana kami melakukan kami berdiam dan melakukan dukungan," kata Sekjen PAN ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Meski belum nyatakan dukungan, Waketum PAN Hanafi Rai hadiri peresmian Sekretariat Posko Prabowo bersama tadi malam.

2 dari 2 halaman

Karena Amien Rais?

Eddy menolak menduga-duga tidak diajaknya PAN sebagai bagian evaluasi atas ulah Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais. Apalagi, belakangan ini Amien melontarkan kritikan terhadap pemerintah dan Jokowi.

Contohnya saja, ucapan Amien yang mengkritik program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi adalah pembohongan. Amien juga sempat menyinggung sosok Jokowi sebagai pemimpin sipil berwatak militer yang otoriter dengan mengaitkannya dengan wacana calon tunggal di pemilu.

"Ya, soal evaluasi atau tidak itu tergantung siapa yg akan melakukan evaluasi," ucapnya.

Eddy menambahkan, Amien memang sosok yang konsisten menyampaikan kritik kepada pemerintah jika ada kebijakan yang janggal. Mantan Ketua MPR itu dianggap tak segan bersuara, meski PAN berada di barisan pendukung pemerintah.

"Dan setiap kali kita menjadi partai pendukung pemerintah, Pak Amien secara konsisten memberikan kritikan pada saat kritikan itu dibutuhkan," ucap Eddy.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku tidak mengetahui adanya undangan pertemuan itu. Zulkifli mengaku baru saja menghadiri acara rakernas pengusaha muslimah Indonesia di Cipanas. Namun, dia menyebut urusan undangan pertemuan menjadi hak pihak Istana.

"Ya kalau undangan kan hak istana. Jadi kalau diundang atau tidak diundang tanya sama Mas Pram (Seskab Pramono Anung) dong, jangan sama saya," tambahnya.

Ketua MPR RI ini menyatakan tak mempersoalkan jika PAN tidak lagi dianggap sebagai bagian dari koalisi partai pendukung pemerintah. "PAN biasa-biasa saja, tuh. Merdeka," ucapnya.

Reporter: Renald Ghiffari

Sumber: Merdeka.com