DPR: Protokol Kesehatan dalam Pilkada Harus, Tidak Ada Tawar Menawar

Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan agar para peserta pemilu, baik pengusung, pendukung, penyelenggara serta masyarakat selalu memperhatikan dan menaati protokol kesehatan saat Pilkada digelar 9 Desember mendatang.

"Kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan, ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar," kata Azis dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020.

Untuk itu kepada para aparat, Azis berharap dilakukan pengawasan dan tindakan disiplin bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan.

Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan dan penegak hukum, seluruh aparat TNI-Polri, para tokoh masyarakat atau organisasi untuk aktif bersama-sama mendisplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan.

"Ajakan itu juga disosialisasikan bagi calon maupun partai pendukung maupun partai pengusung dengan melibatkan tokoh agama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, untuk bisa dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi. Namun, keterlibatannya perlu kontrol dari pihak Kepolisian, TNI dan Polri," jelas Azis dilansir Antara.

Dia menambahkan, bahwa protokol kesehatan menjadi satu-satunya cara untuk mencegah kluster penularan Covid-19 selama pemilihan, karena pemerintah tidak akan menunda pelaksanaan pilkada.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Langkah awal menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah dimulai dengan pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon). Namun kenyataanya banyak bapaslon di berbagai daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

2 dari 2 halaman

Sanksi Bagi Pelanggar

Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah bisa memberikan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan.

"Pemerintah dalam hal ini Kemendagri dapat menerapkan sanksi yang tegas kepada para calon atau penyelenggara yang terlibat secara langusng maupun tidak langsung yang tidak mengikuti dan tidak menaati protokol covid di dalam pesta demokrasi yang akan dilangsungkan tanggal 9 Desember nanti," papar Azis.

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Pilkada 2020
Pilkada Serentak 2020