Ahok: Kalau RT dan RW Mau Jelas, Harusnya Pakai Qlue

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta sudah tidak lagi memberlakukan kewajiban pelaporan setiap RT dan RW melalui aplikasi Qlue. Sebelumnya, saat penetapan kewajiban pelaporan Qlue, petugas RT dan RW DKI Jakarta melakukan protes kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Karena mereka itu tidak siap, untuk RT/RW. Tapi Qlue sendiri enggak dicabut," ucap dia di Gedung Smesco Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/17).

Cagub DKI Jakarta nomor urut 2 ini mengatakan RT dan RW bisa sangat berbahaya terkait laporan pertanggungjawaban atas iuran operasional yang diterima.

"Itu berbahaya kalau dalam laporan iuran operasional orangnya enggak jelas. Tapi kalau pake Qlue di saat lima tahun ada audit iuran operasional dari aparat, uang itu bisa dianggap manipulasi," ujar Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur tersebut menegaskan untuk memperjelas iuran operasional, seharusnya RT dan RW dapat menggunakan aplikasi Qlue.

"Kalau RT dan RW mau jelas biarlah dihitung pakai Qlue, itu rencananya. Tapi mereka menolak, ya sudah kalau gitu," tutur dia.

Karena itu, kata Ahok, untuk masalah pertanggungjawaban nantinya akan menjadi tugas dari aparatur pemerintah.

"Itu urusan aparat saja, kalau audit itu pasti ada sesuatu. Jadi harus dipertanggungjawabkan," pungkas Ahok.

Plt Gubernur DKI Sumarsono menghentikan aplikasi Qlue melalui RT-RW. Aplikasi yang telah diluncurkan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat orang nomor satu di DKI ini merupakan sarana warga Jakarta untuk mengadukan terkait kepentingan publik.

Menurut Sumarsono, dengan dihentikannya Qlue untuk RT dan RW, maka pemberlakuan insentif sebesar Rp 10 ribu untuk sekali pelaporan juga dihapus.

"RT dan RW itu konsepnya pengabdian masyarakat, jadi lebih ke ketokohan, jadi enggak perlu dikasih insentif ataupun gaji, cukup uang operasional saja," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/17).