Sebelumnya, Komisi II DPR RI juga meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memperbaiki administrasi terkait masih maraknya kasus mafia tanah di Tanah Air. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pernyataan itu diungkapkan salah satu anggota Komisi II DPR RI asal Kalimantan Selatan Difriadi. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini masih maraknya kasus mafia tanah di Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menurut Difriadi, maraknya kasus mafia tanah terjadi karena sistem administrasi kurang begitu bagus. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

“Dari dulu hingga saat ini masih bisa terjadi maladministrasi dan arsip-arsipnya tidak tertata dengan baik,” ujar Difriadi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Apalagi, lanjut Difriadi, sekarang sudah ada kemajuan teknologi administrasi. Sehingga penentuan wilayah atau batas tanah itu dapat lebih akurat seperti adanya pendeteksi titik koordinat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Adapun soal niat buruk atau niat jahat oknum masyarakat maupun pejabat ingin menguasai tanah milik orang lain maka itu akan berurusan dengan aparat penegak hukum. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ditanya soal laporan kasus mafia tanah yang masuk ke DPR RI, Politisi Partai Gerindra ini menyebutnya sangat banyak. Salah satu penyebab adanya mafia tanah juga disebabkan pemilik tanah tidak menguasai tanah tersebut hingga terlantar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Penyelesaian kasus mafia tanah selain melalui penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian juga harus ada pengadilan pertahanan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Tetapi intinya, tambah Difriadi, para hakim harus menguasai bidang pertahanan. Sebab, ada sebagian hakim yang tidak menguasai. (Liputan6.com/Faizal Fanani)