Sukses

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kiri) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
1/9

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kiri) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selengkapnya
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (tengah) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
1/9

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (tengah) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selengkapnya
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kedua kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kedua kiri) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
1/9

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kedua kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kedua kiri) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selengkapnya
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (tengah) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
1/9

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (tengah) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang juga Ketua Panja Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (tengah) memimpin rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
1/9

Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang juga Ketua Panja Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (tengah) memimpin rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang juga Ketua Panja Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (tengah) memimpin rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
1/9

Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang juga Ketua Panja Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (tengah) memimpin rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selengkapnya
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (tengah) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kiri) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
1/9

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (tengah) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kiri) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selengkapnya
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (tengah) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
1/9

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (tengah) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selengkapnya
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (tengah) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
1/9

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (tengah) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selengkapnya
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kiri) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (tengah) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kedua kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kedua kiri) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (tengah) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang juga Ketua Panja Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (tengah) memimpin rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang juga Ketua Panja Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (tengah) memimpin rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (tengah) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kiri) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (tengah) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (tengah) menyampaikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Besok, Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji 2023 Diputuskan

Pengumuman terkait besaran biaya haji terpaksa ditunda hingga besok lantaran pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR masih belum menemui kesepakatan. Anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto memastikan biaya yang ditanggung jemaah haji akan di bawah Rp 69 juta atau di bawah usulan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Januari lalu.
Editor:
Arnaz Sofian
Photographer:
Faizal Fanani

Foto Terkini

Marthino Lio didapuk berperan sebagai Glenn Fredly di film Glenn Fredly the Movie. Aktor berusia 35 tahun ini sempat berziarah ke makam mendiang Glenn Fredly pada Oktober 2023 ketika kisah Glenn Fredly akan diangkat ke layar lebar. Tak hanya kunjungi makam, Lio juga meminta izin kepada Gewa anak semata wayang Glenn Fredly untuk memerankan sosok ayahnya. (Liputan6.com/IG/@kapanlagicom)4
Hot
Potret Proses Syuting Film Biopik Glenn Fredly the Movie, Sudah Tayang di Bioskop
Film Glenn Fredly the Movie tayang di bioskop pada 25 April 2024. Film biopik musisi ternama Tanah Air yang telah berpulang pada 8 April 2020 ini disutradarai oleh Lukman Sardi. Film tersebut dibintangi oleh sederet artis ternama seperti Marthino Lio, Zulfa Maharani, Bucek Depp hingga Ruth Sahanaya. Sudah tayang di bioskop, para pemain bagikan foto di balik layar ketika syuting film Glenn Fredly the Movie.
Pengunjung tengah melihat alat laboratorium di salah satu stan dalam pameran Lab Indonesia 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (26/4/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)6
Tekno
250 Peserta dari 14 Negara Ambil Bagian dalam Pameran Lab Indonesia 2024
Pameran teknologi dan peralatan laboratorium ini diikuti lebih dari 250 peserta dari 14 negara. Mengusung tema Sustainable Future Solutions, pameran Lab Indonesia 2024 menampilkan solusi untuk industri laboratorium yang cerdas dan berkelanjutan. Melalui pengembangan program keberlanjutan, seluruh pemangku kepentingan dapat mengimplementasikannya secara bertahap di industri laboratorium.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari (keempat kiri) saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Jumat (26/4/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)8
News
Komisioner KPU RI Jalani Sidang Etik DKPP
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan nomor perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP Jakarta. Pada sidang ini, Nus Wakerkwa (pengadu) mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari berserta Komisioner KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap. Pihak teradu didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah periode 2023–2028.
Puteri Modiyanti sendiri beberapa kali terlihat tampil dengan kebaya. Ia juga kerap mengunggah momen saat memakai kebaya melalui akun Instagram. (Liputan6.com/IG/@putmod)4
Hot
Pesona Puteri Modiyanti dalam Balutan Kebaya, Anggun
Puteri Modiyanti dikenal luas publik sebagai runner-up IV dalam ajang Puteri Indonesia 2023. Tak hanya itu, Puteri juga terbilang aktif mengunggah kegiatannya di media sosial. Penampilan wanita 26 tahun ini saat memakai kebaya juga tak lepas dari sorotan.
Seorang pemilih menunjukkan jarinya yang bertinta setelah memberikan suaranya dalam pemungutan suara tahap kedua pada pemilihan umum India di Ghaziabad pada 26 April 2024. (Sajjad HUSSAIN/AFP)9
Global
Antusiasme Warga India Ikuti Fase Kedua Pemilu
Selama enam pekan, mulai dari 19 April hingga 4 Juni 2024 mendatang, India menggelar pemilu. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Selatan, India menggelar proses pemilu terpanjang. Lebih kurang satu miliar pemilih berpartisipasi langsung dalam beberapa fase pemilu India.
Foto yang diambil pada 26 April 2024 ini menunjukkan bendera Palestina yang digantung di pintu masuk gedung Sciences Po Paris saat pendudukan oleh para siswa yang mendukung Palestina, di Paris. (Dimitar DILKOFF/AFP)7
Global
Unjuk Rasa Pro-Palestina, Mahasiswa Duduki Gedung Kampus Sciences Po Paris
Setelah marak unjuk rasa pro-Palestina di kampus-kampus yang ada di Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir, puluhan mahasiswa Sciences Po Paris menggelar aksi serupa di kampus mereka. Mereka menduduki gedung baru di Sciences Po Paris. Aksi terjadi usai kepolisian setempat membubarkan puluhan mahasiswa pro-Palestina yang berunjuk rasa di Ibu Kota Paris.
Puluhan siswa menyimak instruksi dari personel Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kawasan Kota Tua, Jakarta, Jumat (26/4/2024). (merdeka.com/Imam Buhori)8
News
Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana, BNPB Gelar Simulasi dan Mitigasi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama sejumlah elemen dan relawan menggelar simulasi evakuasi mandiri bencana gempa di Kawasan Kota Tua, Jakarta. Simulasi ini untuk memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) yang jatuh pada setiap tanggal 26 April. Melalui peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana, BNPB mengajak masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam mitigasi bencana.
Para siswa sekolah menengah pertama saat mengikuti pelatihan bencana gempa bumi dan tsunami di Lhoknga, provinsi Aceh pada 26 April 2024. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)6
News
Antusiasme Siswa SMP saat Latihan Kesigapan dan Kesiapan Bencana di Aceh
Latihan ini sebagai bagian dari program pendidikan bencana. seperti gempa bumi, tsunami. Para siswa dilatih untuk sigap dan siap serta bersikap tenang ketika terjadi bencana. Para siswa juga mendapat pelatihan melakukan pertolongan pertama dan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) saat terjadi bencana.

Copyright © 2024 liputan6.com KLY KapanLagi Youniverse All Rights Reserved