Sukses

Zulhas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024: Zaman Gini Mana Bisa Curang

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai sulit melakukan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024. Pasalnya, kata dia, saat ini semua proses Pemilu berlangsung secara terbuka sehingga sangat sulit apabila melakukan kecurangan.

"Zaman gini mana bisa curang? Masa zaman gini masih bisa curang itu gimana? Memang masih ada yang rahasia? Curang itu gimana caranya sekarang itu? Yang mau (curang) juga saya kira enggak akan dapat. Gimana?," kata Zulhas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024).

"Semua terbuka, rapat yang paling rahasia pun juga enggak ada rahasia. Terus kalau curang itu gimana caranya?," sambungnya.Menurut dia, penggunaan fasilitas negara untuk melakukan kecurangan Pemilu 2024 juga tak bisa dilakukan. Zulhas menuturkan ada hukuman pidana apabila menggunakan fasilitas negara untuk Pemilu 2024.

"Ya kan ada aturannya. Kita bisa dihukum pidana. Enggak mungkin," ujarnya.

Menteri Perdagangan itu meyakini aparat juga akan bersikap netral dan tak melakukan kecurangan Pemilu 2024. Terlebih, saat ini banyak masyarakat menggunakan handphone sehingga setiap informasi lebih mudah disebarluaskan.

"Artinya, kalau curang jalannya itu gimana? Mau curang itu gimana? Saya punya ini mau beli suara aja enggak. Gimana caranya? Enggak mungkin. Wong sekarang kelihat semua media," tutur Zulhas.

Dia pun mengajak semua masyarakat tak menyebarkan isu-isu kecurangan di masa tenang Pemilu 2024. Zulhas menyebut masyarakat Indonesia saat ini sudah memutuskan siapa capres-cawapres dan partai politik yang akan dipilihnya pada Pemilu 2024.

"Jangan menyebarkan isu macam-macam, curang lah, ini begitu lah, ini begitu lah. Kan jadi membuat orang resah dan sekali lagi saya mengatakan curang itu gimana caranya? Zaman kayak gini gimana? Kan enggak mungkin lah ya," pungkas Zulhas.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Film Dirty Vote

Seperti diketahui, masyarakat Indonesia saat ini ramai membahas terkait film dokumenter viral tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024. Film tersebut bertajuk "Dirty Vote" dan merupakan film karya sutradara Dandhy Dwi Laksono.

Film Dirty Vote menyoroti desain kecurangan pemilu yang dinilai dapat merusak demokrasi yang ada di Indonesia. Selain itu, film ini mempunyai narasumber dari tiga ahli hukum tata negara yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Melalui film tersebut ketiga pakar hukum tata negara secara bergantian dengan bersama menjelaskan rangkaian peristiwa yang diyakini sebagai kecurangan pemilu. Film tersebut juga berisi tentang kekuasaan yang disalahgunakan.

Sebagai informasi, Dandhy Dwi Laksono merupakan sutradara yang telah berpengalaman membuat film dokumenter sejenis. Sebelumnya, Dandhy pernah merilis film dokumenter viral bertajuk "Sexy Killers".

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman angkat bicara soal film dokumenter "Dirty Vote".

Habiburokhkan mengatakan, film Dirty Bote berisi fitnah. Dia mempertanyakan kebenaran pernyataan pakar-pakar hukum yang hadir di film itu. Habib juga menyangsikan dugaan kecurangan yang diarahkan ke Prabowo-Gibran.

"Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah," kata Habib dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (11/2/2024).

3 dari 3 halaman

Tuduhan Tak Berdasar

Habiburokhman mengatakan, film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia menilai tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tak berdasar.

Habiburokhman mengatakan, saat ini masyarakat semakin pintar menyikapi fitnah. Berdasarkan fakta di lapangan dan hasil survei terkini, mayoritas publik faham dengan apa yang telah dikerjakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga, kata dia, stigma yang dibangun oleh film Dirty Vote akan dimentahkan publik.

"Rakyat tahu pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang berpihak kepada rakyat," katanya.

"Jadi tindakan mereka menyampaikan informasi yang tidak argumentatif, tendensius, untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan sikap sebagian besar rakyat. Saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang ya," imbuhnya.

Sutradara “Dirty Vote” Dandhy Dwi Laksono menyebut filmnya itu sebagai bentuk edukasi untuk masyarakat terutama beberapa hari sebelum mereka menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.