Pemerintah Berikan Insentif EV Berbasis Nikel, Ini Kata BYD yang Pakai Lithium

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana untuk memberikan insentif pembelian kendaraan listrik, dengan skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP). Nilai subsidi yang diberikan, bahkan mencapai 40 hingga 100 persen.

Namun, menurut Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kebijakan insentif pembelian EV ini, akan mempertimbangkan jenis baterai yang digunakan, terutama terkait kandungan nikel. Pemerintah disebut, akan membedakan skema insentif antara baterai berbasis nikel dan non-nikel.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat hilirisasi industri mineral kritis dalam negeri, terutama pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Menanggapi skema insentif kendaraan listrik ini, Head of PR & Government Relations BYD Indonesia Luther Panjaitan mengatakan, pihaknya belum bisa bicara banyak terkait skema insentif tersebut. Namun, jenama asal China ini, tetap menyambut baik rencana dari pemerintah itu.

"Kami percaya, intensi pemerintah adalah mendukung percepatan transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap subsidi bahan bakar," jelas Luther.

Sementara itu, Luther juga tidak bisa berasumsi terkait BYD yang selama ini pakai baterai jenis lithium ferro phosphate (LFP) nantinya akan menggunakan nikel.

"Strategi BYD adalah strategi jangka panjang. Policy merupakan salah satu dinamika market dan kami berharap kebijakan ini bisa menjadi booster terhadap penjualan kendaraan listrik," tegasnya.

Selain itu, Luther juga mengatakan, baik baterai nikel ataupun LFP memiliki peran yang sama pentingnya, terkait penerapan dan perkembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), melalui skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Besaran insentif PPN DTP dari transaksi pembelian kendaraan listrik akan berkisar antara 40 persen hingga 100 persen. Adapun rincian teknis pelaksanaannya, akan dirumuskan lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian. Lebih lanjut Purbaya juga menuturkan, besaran insentif tersebut akan mempertimbangkan kandungan nikel dalam baterai kendaraan listrik.

Skema insentif akan dibedakan antara baterai berbasis nikel dan non-nikel, dengan perhitungan lebih rinci dilakukan oleh Menteri Perindustrian.

Dirinya juga menuturkan, kebijakan yang mempertimbangkan kandungan nikel ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi komoditas mineral kritis di dalam negeri, khususnya dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik.

Sebelumnya, Purbaya menegaskan pemerintah akan menyalurkan subsidi untuk kendaraan listrik, baik mobil maupun motor.

Dirinya juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan kuota subsidi untuk masing-masing jenis kendaraan listrik sebanyak 100 ribu unit.

"100 ribu mobil listrik dan 100 ribu motor listrik. Sampai Oktober kita buka. Kalau habis nanti kita buka lagi," tegas Purbaya.