Tak Lagi Bebas Pajak, Begini Skema Baru Mobil Listrik di Indonesia dan Dampaknya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi mengubah skema pajak kendaraan listrik di Indonesia. Jika sebelumnya mobil listrik menikmati insentif pajak hingga 0 persen, kini kebijakan tersebut tidak lagi berlaku secara penuh.

Perubahan ini langsung menjadi perhatian, terutama di tengah tren peningkatan minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan.

Aturan terbaru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026. Regulasi ini mengatur dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal daerah.

Dalam skema terbaru, mobil listrik tidak lagi mendapatkan pembebasan pajak sepenuhnya. Artinya, kendaraan listrik kini tetap menjadi objek pajak, baik untuk PKB maupun BBNKB.

Meski begitu, pemerintah tidak menghapus seluruh insentif. Kendaraan listrik berbasis baterai masih berpeluang mendapatkan keringanan, baik dalam bentuk pengurangan tarif maupun pembebasan sebagian pajak.

Dengan demikian, istilah “pajak 0 persen” yang sebelumnya melekat pada mobil listrik tidak lagi berlaku secara nasional.

Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah adanya desentralisasi kebijakan. Pemerintah daerah kini memiliki kewenangan untuk menentukan besaran insentif pajak kendaraan listrik di wilayah masing-masing.

Kondisi ini membuat besaran pajak menjadi tidak seragam di seluruh Indonesia. Konsumen di satu daerah bisa saja menikmati insentif penuh, sementara di daerah lain hanya mendapatkan potongan sebagian.

Kebijakan ini dinilai memberi fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan kondisi fiskal sekaligus tetap mendorong adopsi kendaraan listrik.

Kabar baik datang bagi pemilik mobil listrik generasi awal. Kendaraan listrik yang diproduksi sebelum 2026 tetap bisa mendapatkan insentif sesuai kebijakan lama.

Artinya, konsumen yang sebelumnya membeli mobil listrik dengan pertimbangan bebas pajak tidak langsung kehilangan keuntungan tersebut.

Perubahan kebijakan ini dianggap sebagai langkah pemerintah untuk menyeimbangkan dua kepentingan.

Di satu sisi, kendaraan listrik tetap didorong sebagai solusi transportasi rendah emisi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu menjaga penerimaan pajak.

Dengan tidak lagi memberikan pembebasan pajak penuh, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel tanpa harus menghambat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik.

Bagi konsumen, perubahan ini berpotensi memengaruhi total biaya kepemilikan mobil listrik. Meski harga beli tetap kompetitif, biaya pajak tahunan bisa meningkat, tergantung kebijakan di masing-masing daerah.

Sementara itu, bagi industri otomotif, aturan ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang.

Ketidaksamaan insentif antar daerah berpotensi memengaruhi minat beli, namun prospek pasar kendaraan listrik di Indonesia tetap besar seiring dorongan transisi energi yang terus digencarkan pemerintah.

Dengan skema baru ini, konsumen disarankan lebih cermat mempertimbangkan lokasi registrasi kendaraan dan kebijakan pajak daerah sebelum membeli mobil listrik.