1/7
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid (kanan) bersiap memberi keterangan di Jakarta, Kamis (5/4). Dalam keterangannya, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah menghapus UU PNPS 1965. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)