Amich Alhumami: Pesantren Bukan Sekadar Lembaga Agama, tapi Pusat Intelektual dan Ekonomi Umat

Liputan6.com, Jakarta - Gagasan penguatan posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional kembali mencuat dalam Annual Conference on Pesantren Education (ACPE) 2025 yang diselenggarakan Majelis Masyayikh Republik Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dalam forum tersebut, Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Amich Alhumami menegaskan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, melainkan pusat otoritas ilmu Islam dan pilar pembentuk kelas menengah terdidik di Indonesia.

“Religious authority ada di pesantren. Dari sinilah peradaban bangsa ini dibangun. Lulusan pesantren akan menjadi kelas menengah terdidik yang mengubah wajah Indonesia,” ujar Amich.

Diskusi panel ini menghadirkan empat narasumber, yakni Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian,Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amich Alhumami dan Direktur Utama LPDP Sudarto. 

Ratusan peserta dari berbagai pesantren, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan Islam turut hadir dalam forum tersebut.

Amich menjelaskan, pesantren memiliki lima dimensi strategis, sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya  yang menjadikannya sebagai kekuatan masyarakat sipil paling berkelanjutan di Indonesia. Menurutnya, pesantren telah menjadi genealogi intelektual Muslim Indonesia yang terus melahirkan cendekiawan, ulama, dan pemimpin publik lintas generasi.

Berdasarkan data Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama tahun 2024, jumlah pesantren non-kitabi meningkat 534,74% dalam dua tahun terakhir, sementara jumlah santri naik lebih dari 244%.

“Pertumbuhan ini harus diikuti dengan penguatan kualitas, sistem rekognisi, dan mekanisme penjaminan mutu agar lulusan pesantren setara dengan lulusan jalur formal,” ujarnya.

Amich juga menyoroti hasil asesmen nasional yang menunjukkan capaian pembelajaran di satuan pendidikan diniyah justru lebih tinggi dibandingkan jalur nonformal lain seperti program Paket B dan C.

“Pendidikan diniyah terbukti memiliki kekuatan karakter dan kualitas pemahaman materi yang lebih baik. Ini potensi besar yang harus direkognisi dalam sistem pendidikan nasional,” katanya.

Ia menilai, revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) perlu memberi pengakuan eksplisit terhadap pendidikan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berkeadilan.

“Kemandirian pesantren sudah dijamin dalam UU Pesantren, tetapi implementasinya perlu diperkuat agar manfaatnya dirasakan lebih luas,” tambahnya.

Amich menilai pesantren kini tengah memasuki fase transformasi kelembagaan, yang menuntut keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Pesantren, katanya, perlu memperkuat pendidikan, kaderisasi guru, serta membangun unit usaha produktif dan program santripreneurship untuk menopang kemandirian ekonomi.

“Pesantren bukan hanya tempat transmisi keilmuan klasik, tetapi juga wadah inovasi sosial dan ekonomi umat. Santri harus dibekali kemampuan abad ke-21 tanpa meninggalkan akar tradisi keilmuan Islam,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah memperkuat kebijakan afirmatif melalui penyediaan fasilitas riset dan program kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Senada dengan itu, Plt Dirut LPDP Sudarto menegaskan kesiapan pemerintah mendukung riset dan pengembangan pendidikan pesantren.

“Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sudah seharusnya pesantren menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ekonomi syariah dan ilmu pengetahuan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian memastikan revisi UU Sisdiknas akan mempertegas keberadaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

“Kami berkomitmen agar pendidikan pesantren diakui secara eksplisit dalam undang-undang, dengan jaminan kesetaraan hak bagi santri dan pendidik,” katanya.

Salah satu peserta, Ustaz Agus Fadilla Sandi dari Ma’had Sabilul Qur’an (MSQ) Cibinong, menilai diskusi ACPE 2025 menjadi momentum penting bagi pesantren untuk memperkuat mutu dan tata kelola lembaga.

“Diskusi ini membuka cakrawala baru bahwa semua pihak kini lebih terbuka untuk memperkuat eksistensi pesantren. Kini tinggal bagaimana pesantren menyambut peluang ini dengan keseriusan dalam peningkatan mutu,” ucapnya.

Agus menyebut, lembaganya kini tengah menerapkan ISO 21001:2018 Educational Organizations Management System di bawah pembinaan Majelis Masyayikh Republik Indonesia.