Tanggapan Jokowi Soal Ancaman Hashim Akan Hambat Pemerintahannya

Liputan6.com, Jakarta - Adik dari ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Koalisi Merah Putih (KMP) akan berupaya sekuat tenaga untuk menghambat pemerintahan Jokowi-JK melalui kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai kursi parlemen.

Presiden terpilih Jokowi menilai apa yang disampaikan Hashim merupakan ungkapan emosional yang bukan mencerminkan sikap kenegarawanan. ‎

"Orang kalau mau menjenggal, mau menghambat apa itu sikap orang negarawan? Apakah seperti itu orang berfikir," tanya pria bernama lengkap Joko Widodo itu kepada para wartawan di Balaikota DKI Jakarta, kamis, (9/10/2014).

Jokowi mengatakan kemenangan dirinya sebagai presiden bukan hanya kemenangan partai koalisi pengusungnya saja. Tapi juga kemenangan rakyat. Karena itu, dirinya tak mau terlalu dipusingkan dengan munculnya ancaman Hashim tersebut.

"Kita ini berfikir masalah negara. Berbicara masalah rakyat, kemenangan ini bukan hanya kemenangan Jokowi, bukan untuk Jokowi, tapi rakyat," tegas dia.‎

Hashim sebelumnya mengatakan, Koalisi Merah Putih berencana menyelidiki kasus-kasus yang selama ini diduga melibatkan Presiden terpilih Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Menurut adik Prabowo itu, Jokowi diduga terlibat dalam 2 kasus besar.

"Kami akan menggunakan kekuatan untuk menyelidiki (kasus-kasus Jokowi) dan menghambat (program pemerintahan Jokowi)," kata Hashim kepada Reuters di Jakarta. ‎

Kasus-kasus yang akan diselidiki Koalisi Merah Putih, ungkap Hashim, yakni dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta buatan China senilai Rp 1,5 triliun oleh Pemprov DKI Jakarta. Kasus tersebut kini tengah diselidiki Kejaksaan Agung.

Selain itu, Koalisi Merah Putih juga akan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam anggaran pendidikan Kota Solo saat Jokowi menjabat walikota. Dengan dikuasainya parlemen oleh Koalisi Merah Putih, pengawasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK akan semakin ketat.‎