Tim Transisi: Petral Masalah Besar Distribusi Minyak di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mewacanakan untuk membekukan Pertamina Energy Trading Limited atau Petral. Menurut Tim Transisi Jokowi-JK, pembekuan diperlukan karena Petral termasuk bagian dari masalah distribusi minyak di Indonesia.

"Dari perjalanan kasus, peristiwa, dan hal-hal yang menyangkut perminyakan nasional kita, sudah lama sekali kita melihat Petral bagian dari masalah besar. Maka kemudian ketika itu yang akan diamputasi, ya tentu saja kami harus melakukan itu (pembekuan)," ujar Deputi Tim Transisi Akbar Faisal, di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Ketua DPP Partai Nasdem itu mengungkapkan, melihat pernyataan pengamat energi sekaligus anggota DPR terpilih 2014-2019 Kurtubi, bahwa ada masalah di Petral. Karena itu, kata Akbar, akan ada bagian yang dihilangkan untuk revolusi di bidang energi.

"Ada satu kata harus dihilangkan dari sistem distribusi kita yaitu pihak ketiga dan itu yang kita lakukan," tutur Akbar.

Tim Transisi mengaku belum memiliki mekanisme distribusi yang tepat untuk menggantikan sistem pendistribusian jika Petral jadi dibekukan. Kendati demikian, Tim Transisi mengatakan akan terus melakukan pengkajian.

"Yang pasti akan ada jalan keluarnya, ada hal dan jalur mekanisme yang lebih baik dan tak merugikan kita," tandas Akbar.

Petral merupakan anak perusahaan Pertamina yang didirikan pada 1976 bersama Companies Ordinance asal Hong Kong. Sebanyak 99,83 persen sahamnya dimiliki oleh BUMN energi itu.

Petral memfokuskan kegiatan usaha mendukung Pertamina memenuhi kewajiban memasok dan memenuhi permintaan (ekspor-impor) minyak dan gas di Indonesia. (Yus)