PKB Serahkan 'Green Book' ke Jokowi untuk Kajian Rumah Transisi

Liputan6.com, Surabaya - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut tidak ada tokoh Islam yang kuat di Rumah Transisi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Khawatir hal tersebut akan berdampak pada Kabinet Jokowi-JK, PKB pun membuat sebuah buku yang mereka namakan 'Green Book', yang berisi saran-saran tentang kabinet yang akan dibentuk nantinya.
 
"Konsep ini adalah konsep keagamaan tentang pemerintahan, yang bisa dititipkan pada Pak Jokowi, justru ini melengkapi Rumah Transisi," kata Cak Imin di sela-sela Muktamar PKB di Hotel Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (31/8/2014) malam.

Pria yang juga menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu menambahkan, Green Book merupakan kebalikan dari Rumah Transisi.

"Bukan hanya saingan, mungkin ini counter dari produk transisi, yang saya yakin di sana belum ada tokoh Islam yang kuat," tandas Cak Imin.

Green Book itu diberikan langsung oleh Cak Imin kepada Jokowi usai presiden terpilih itu memberikan pembekalan kepada peserta Muktamar PKB sebagai bahan kajian.

Lalu, apa saja isi buku tersebut? Menurut Sekretaris Jenderal PKB Imam Nahrawi, isi Green Book tersebut di antaranya memperhatikan kehidupan masyarakat nelayan yang hingga saat ini masih banyak yang berpendidikan rendah.

"Ya di antaranya ada terkait lingkungan harus diperbaiki, (terutama) masyarakat pantai harus dikasih pendidikan yang lebih baik," kata Imam di sela-sela Muktamar PKB.

Selain itu, Imam mengatakan, infrastruktur bagi para nelayan harus difasilitasi agar bisa menjual ikan tangkapannya langsung di pasar tradisional dan tidak melalui tengkulak.

"Dari segi pendidikan dan infrastruktur harus dibuat. Contoh di Pantura dalam dan lingkar selatan (kalau difasilitasi) sesungguhnya akan memudahkan transportasi kita," ujarnya.

Imam menambahkan, para nelayan tersebut harus difasilitasi kapal-kapal kecil oleh pemerintah agar bisa menjual langsung ke pasar. Karena imbuh dia, ikan tangkapan para nelayan tersebut dibeli dengan harga murah oleh para tengkulak yang tidak sebanding dengan pengeluaran para nelayan.

"Mereka jangan sampai jadi pengeruk tapi tidak merasakan dengan seimbang, dan nelayan difasilitasi kapal kecil. Karena nelayan tidak menikmati, mereka mendapatkan hasil yang sangat kecil dan yang besar masuk ke tengkulak," beber Imam.

Masih menurut Imam, dalam isi Green Book itu juga dibahas soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dihabiskan untuk belanja rutin sampai 60 hingga 70 persen. Ia menuturkan, PKB mendorong pemerintahan Jokowi-JK agar bisa lebih efisien.

"Kita dorong pemerintahan baru pemangkasan dan diefisienkan, angaran yang kecil dimaksimalkan. Hingga nanti pemangkasan sekitar 40 hingga 70 persen, dan itu dikonsentrasikan ke pembangunan," tandas Imam.