Tradisi Baru Lelang Jabatan Menteri Melalui Kabinetrakyat.org

Liputan6.com, Jakarta - Kendati presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) belum dilantik sebagai presiden dan belum resmi membentuk kabinetnya, namun usulan mengenai siapa saja yang pantas menjadi menteri mereka sudah banyak disuarakan.

Salah satunya melalui www.kabinetrakyat.org. Situs yang sengaja dibuat oleh tim Jokowi-JK ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan saran untuk calon anggota kabinet Jokowi-JK.

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning, mengibaratkan keberadaan situs tersebut sebagai wadah untuk lelang jabatan menteri. Upaya ini sengaja dilakukan untuk menjaring dukungan rakyat sekaligus menggerus budaya feodalisme dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

"Jokowi-JK buka lelang jabatan minta masukan dari rakyat untuk figur-figur yang tepat menjadi menteri," kata kandidat Menteri Kesehatan versi kabinetrakyat.org Ribka Tjiptaning, di Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Ribka mengatakan, adanya lelang jabatan menteri ini diharapkan dapat menghasilkan menteri-menteri kabinet mendatang yang berkualitas.

"Masyarakat tentu akan memberikan orang-orang yang punya rekam jejak baik dan terbukti melayani. Tapi tetap penentuannya semua ada di tangan Jokowi-JK," ujar Ribka.

Kandidat Menteri Pembangunan dan Daerah tertinggal (PDT) Indra Jaya Piliang menjelaskan, metode yang dicetuskan kabinetrakyat.org dapat menjadi tradisi baru.

Sebab, lazimnya siapa yang menjadi menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih. Tapi dengan metode ini, keputusan tetap di presiden, namun masyarakat bisa memberi masukan dan melihat penerimaan masyarakat pada calon menteri tertentu.

"Ini tradisi baru bagi alam politik indonesia yang sebenarnya kurang disukai. Ini cara baru untuk menggerus tradisi politik Indonesia yang masih kental, feodalisme," papar mantan politisi Golkar itu.

Indra menuturkan, pengisian kabinet Jokowi-JK perlu dilakukan dengan hati-hati, karena selisih kemenangan pasangan itu dalam Pilpres hanya 8 juta suara. Perlu kabinet kuat yang dapat mendulang kepercayaan masyarakat.

"Kemenangan Jokowi hanya 8 juta, perlu kepastian lagi dan butuh struktur kabinet yang solid, supaya rakyat makin percaya dan menghindari transaksi penting jangka pendek," terang Indra. (Sss)