Rawan Dipolitisasi, Panglima TNI Tak Akan Hadiri Debat Capres

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berniat mengundang Panglima TNI dan Kapolri dalam debat capres yang akan dilaksanakan Minggu 22 Juni 2014. Undangan itu tak lepas dari tema debat yang membahas Politik Internasional dan Ketahanan Nasional.

Namun, sampai saat ini undangan untuk Panglima TNI belum diterima pihak Mabes TNI. Belum ada undangan dari KPU yang ditujukan untuk Panglima TNI Jenderal Moeldoko terkait debat capres itu.

"Sampai saat ini kami belum terima undangan itu," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Fuad Basya, saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Fuad mengatakan, sampai saat ini memang belum ada undangan itu. Tapi, kalau pun undangan itu sampai, menurutnya Panglima TNI tidak akan hadir.

"Kalau menurut saya, Panglima tidak akan hadir karena ini rawan dipolitisasi. Nanti dibilang tidak netral lagi," terangnya.

Meski dalam undangan itu Panglima TNI hanya menyaksikan debat, Fuad yakin peluang adanya persepsi politisasi masih terbuka. Karena itu, dirinya masih berkeyakinan Panglima TNI tidak akan hadir dalam debat itu.

"Ini sangat rawan ya. Bisa saja, setelah debat nanti ada yang bertanya 'Pak Jokowi bagaimana Pak, Pak Prabowo bagaimana Pak', misalnya. Saya kira jangan sampai dipolitisasi hanya karena itu," ujarnya.

Dirinya menegaskan, TNI akan tetap bersikap netral dalam pemilu sesuai dengan undang-undang. Karena itu, siapa pun nanti presidennya TNI akan mendukung penuh.

"Saya kira kami tidak akan berkomentar soal apa pun tentang para capres. Ekonomi, politik, apa pun itu. Siapa pun yang terpilih kami akan mendukung. Karena kami netral," tegasnya.

Fuad mengatakan, akan berkonsultasi lebih jauh kepada Panglima TNI terkait tawaran KPU untuk menghadiri debat capres ketiga ini. Yang pasti, sampai saat ini undangan itu belum diterima TNI.

"Sampai sekarang belum ada undangan. Kalau undangan itu ada, akan kami konsultasikan dengan Panglima TNI," tandas Fuad. (Mut)