Ketum Tak Dicapreskan, Pasti Capres Partai Dianggap `Boneka`

Liputan6.com, Jakarta - Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana mengatakan, persepsi yang menyebutkan calon presiden adalah sebuah boneka karena akan 'diatur-atur' jika capres tersebut tidak mengemban jabatan Ketua Umum ataupun posisi strategis dalam partai. Ia mencontohkan ketika PDI Perjuangan mengusung Joko Widodo sebagai Capres.

"Kan banyak persepsi yang mengatakan bahwa Jokowi sebagai capres boneka," kata Tjipta dalam diskusi 'Siapa Dalang dan Wayang Capres 2014' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3/2014).

Tjipta menuturkan, selain PDIP ada satu partai lagi yang jika mengusung calon presiden akan disebut sebagai capres boneka. Partai yang dimaksud Tjipta adalah Demokrat.

"Partai Demokrat kan capresnya berasal dari Konvensi. Tentu nanti jika hasil survei tidak sesuai dengan majelis tinggi, majelis tinggi yang akan menentukan capresnya," tuturnya.

Masih menurut Tjipta, berbeda dengan partai-partai yang mengusung Ketua Umum-nya sebagai Capres. Menurutnya, selama ini capres yang memiliki jabatan Ketua Umum partai tidak ada persepsi yang mengatakan capres boneka.

"Lihat saja Aburizal Bakrie yang merupakan Ketua Umum Golkar dan Wiranti yang adalah Ketua Umum Hanura. Mereka tidak ada persepsi capres boneka," tandas Tjipta.

Ketua Dewan pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mula-mula melontarkan istilah 'presiden boneka' ini. Ia menilai peran asing masih sangat besar dalam menentukan kebijakan di Indonesia. Karena itu, jangan sampai Indonesia dipimpin oleh presiden boneka di masa yang akan datang.

"Kita tak mau negara kita dipimpin boneka. Saudara mau dipimpin boneka, mau punya presiden boneka?" ujar Prabowo di hadapan simpatisannya di Jakarta, Minggu 23 Maret 2014.