Hari PBB: Peran & Kontribusi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Masa ke Masa

Liputan6.com, Jakarta - Hari PBB: peran & kontribusi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi tema yang relevan setiap 24 Oktober, ketika dunia memperingati Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tanggal ini menandai ulang tahun berlakunya Piagam PBB pada 1945. Sejak resmi bergabung sebagai anggota ke-60 pada 28 September 1950, Indonesia menunjukkan komitmen kuat dan memberi kontribusi signifikan pada berbagai agenda global organisasi ini.

PBB didirikan setelah Perang Dunia II dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Majelis Umum PBB menetapkan peringatan Hari PBB pada 1947 sebagai perayaan atas peran organisasi tersebut dalam menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dan sejahtera.

Sebagai negara anggota, Indonesia aktif di berbagai forum PBB, mulai dari badan-badan utama, pengiriman pasukan perdamaian, hingga dukungan bagi pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim. Peran ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling aktif dalam upaya kolektif global. Berikut penjelasan peran dan kontribusi Indonesia di PBB, Liputan6.com, Jumat (23/10/2026).

Perjalanan Indonesia di PBB dimulai sejak awal kemerdekaan. Setelah diterima sebagai anggota ke-60 pada 1950, Indonesia sempat menyatakan keluar dari PBB pada 1965. Indonesia kembali bergabung pada 1966 dan sejak itu terus memperkuat perannya di organisasi ini. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan PBB sudah melewati berbagai dinamika politik, tetapi akhirnya menjadi kemitraan yang semakin dalam.

Majelis Umum PBB

Di Majelis Umum, forum yang mempertemukan seluruh negara anggota, Indonesia pernah dipercaya memimpin sidang. Pada 1971, Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Presiden Majelis Umum PBB. Jabatan ini menjadi salah satu capaian diplomasi terbesar Indonesia pada masa itu.

Dewan Keamanan PBB

Indonesia empat kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu pada 1974-1975, 1995-1996, 2007-2008, dan 2019-2020. Pada pemilihan untuk periode ketiga, Indonesia meraih 158 suara dari 192 negara anggota. Untuk periode keempat, Indonesia mendapat 144 suara dari 190 negara yang hadir. Indonesia juga memegang Presidensi Dewan Keamanan pada Agustus 2020, dan dikabarkan berencana mencalonkan diri kembali untuk periode 2029-2030.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB: 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, 2020-2022, dan 2024-2026. Pada periode 2020-2022, Indonesia terpilih dengan dukungan 174 negara. Indonesia juga dua kali menjabat sebagai wakil presiden Dewan, yakni pada 2009 dan 2024.

Capaian terbaru terjadi pada 8 Januari 2026. Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, ditetapkan sebagai Presiden ke-20 Dewan HAM PBB untuk 2026. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia memegang jabatan tersebut sejak Dewan dibentuk pada 2006. Indonesia mengusung tema "Presidency for All" dan berjanji memimpin secara imparsial, objektif, dan inklusif.

Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC)

Indonesia juga terpilih sebagai anggota ECOSOC untuk periode 2021-2023. Keanggotaan ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam isu ekonomi dan sosial global.

Kontribusi Indonesia pada pemeliharaan perdamaian sudah berlangsung lebih dari enam dekade. Pasukan perdamaian pertama dikirim pada 1957, yakni 559 personel infanteri yang tergabung dalam Pasukan Darurat PBB (UNEF) di Sinai, Mesir. Sejak itu, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 60.000 personel penjaga perdamaian ke berbagai belahan dunia. Mereka berasal dari TNI dan Polri dan dikenal sebagai Kontingen Garuda (KONGA).

Saat ini, Indonesia termasuk kontributor terbesar. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, Indonesia berada di peringkat kelima dengan 2.736 personel di 8 misi PBB. Di UNIFIL, Lebanon, per Maret 2026 Indonesia bahkan menjadi penyumbang pasukan terbesar dengan 755 personel. Pengabdian itu tidak tanpa risiko. Pada Maret-April 2026, empat penjaga perdamaian Indonesia di UNIFIL gugur dalam rangkaian insiden di Lebanon. Indonesia lalu menginisiasi pernyataan bersama tentang keselamatan pasukan perdamaian yang didukung puluhan negara.

Untuk mempersiapkan personelnya, Indonesia membangun Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Bogor, yang diresmikan pada 19 Desember 2012. Pusat ini kini menjadi lokasi pelatihan dan persiapan keberangkatan pasukan.

Pengakuan atas peran ini terus datang. Pada 17-19 Oktober 2026, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berkunjung ke Indonesia. Ia bertemu Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan terima kasih atas dukungan Indonesia pada multilateralisme dan PBB, termasuk lewat kontribusi di operasi pemeliharaan perdamaian. Indonesia dan Belanda juga akan menjadi tuan rumah bersama UN Peacekeeping Ministerial 2027 di Jakarta pada kuartal keempat 2027, pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan forum tingkat menteri tersebut.

Indonesia menunjukkan komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan mengintegrasikan target-targetnya ke dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk RPJMN 2020-2024. Pemerintah Indonesia dan PBB juga menyusun Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDCF) 2021-2025 yang mengartikulasikan dukungan kolektif PBB bagi pencapaian SDGs di Indonesia.

Meski capaiannya dinilai progresif di antara negara berpendapatan menengah ke atas, tantangan masih ada pada pengentasan kelaparan, energi bersih, ekosistem, serta perdamaian dan keadilan. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Di bidang iklim, Indonesia menargetkan emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Targetnya bertumpu pada sektor hutan dan penggunaan lahan melalui FOLU Net Sink 2030, yang menargetkan penyerapan bersih 140 juta ton CO₂e. Pada Oktober 2025, Indonesia menyerahkan dokumen target iklim 2035 (NDC) ke UNFCCC. Menyusul itu, pada November 2025 Indonesia menyampaikan Rencana Adaptasi Nasional (NAP) yang menjadi peta jalan inklusif untuk memperkuat ketahanan iklim.

Dalam diplomasi internasional, Indonesia dikenal sebagai "bridge-builder" atau pembangun jembatan. Peran ini dinilai mampu mempertemukan berbagai pihak serta memperkuat kemitraan antara ASEAN dan PBB. Dukungan Indonesia pada multilateralisme, yang kembali diapresiasi Guterres saat kunjungannya pada Oktober 2026, menjadi bagian penting dari citra tersebut.

Komitmen pada nilai kemanusiaan dan keadilan global juga tercermin dari dukungan konsisten Indonesia terhadap rakyat Palestina. Presiden Prabowo menyampaikan pidato di Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina dan solusi dua negara pada September 2025, dan Indonesia terus berada di garis depan dalam mendukung hak rakyat Palestina menentukan nasib sendiri.

Pertanyaan Seputar Peran dan Kontribusi Indonesia di PBB

Kapan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diperingati?

Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Peringatan ini menandai ulang tahun pemberlakuan Piagam PBB pada tahun 1945.

Kapan Indonesia bergabung dengan PBB?

Indonesia secara resmi menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 September 1950.

Apa saja kontribusi utama Indonesia di PBB?

Indonesia telah berkontribusi dalam berbagai aspek, termasuk keanggotaan di badan-badan PBB seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan HAM, dan ECOSOC. Indonesia juga aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, berkomitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan aksi iklim, serta berperan sebagai 'bridge-builder' dalam diplomasi multilateral.