THR Polri 2026 Kapan Cair? Anggaran Naik 10 Persen, Cek Jadwal Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Pertanyaan mengenai THR polri 2026 kapan cair menjadi sorotan utama bagi ribuan anggota Korps Bhayangkara dan keluarga mereka menjelang perayaan Idul Fitri.  Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja, baik aparatur negara maupun pegawai swasta, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan kinerja selama satu tahun. Setiap tahun, kebijakan pemberian THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Besaran dan komponennya biasanya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang juga mencakup aparatur sipil negara (ASN) dan prajurit TNI. Oleh karena itu, kepastian mengenai THR Polri 2026 akan sangat bergantung pada keputusan resmi pemerintah mendekati perayaan hari raya.

Pada Selasa (3/3/2026), dilansir dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pemerintah baru saja mengumumkan jadwal pencairan THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk TNI dan Polri, yang akan disalurkan secara bertahap. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan para abdi negara dan menjaga daya beli masyarakat menjelang hari raya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.

Pemerintah Indonesia telah memulai proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk di dalamnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, dan anggota Polri. Penyaluran THR ini dilakukan secara bertahap sejak awal Ramadan 2026, tepatnya mulai 26 Februari 2026, langsung ke rekening masing-masing penerima. Langkah ini diambil untuk memastikan dana dapat segera dimanfaatkan oleh para abdi negara menjelang perayaan Idul Fitri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers pada Selasa (3/3/2026), menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR tahun ini. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian anggaran THR akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN Pusat/TNI/Polri dengan dukungan APBN sebesar Rp22,2 triliun, 4,3 juta ASN Daerah melalui APBD sebesar Rp20,2 triliun, serta 3,8 juta pensiunan dengan alokasi APBN sebesar Rp12,7 triliun.

Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2026, 1 Syawal 1447 H atau Lebaran Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada tanggal 21 Maret 2026. Mengacu pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025, bahwa THR dapat dibayarkan paling cepat 15 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pencairan yang dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026, memberikan gambaran jelas mengenai thr polri 2026 kapan cair secara spesifik.

Komponen Tunjangan Hari Raya (THR) yang akan diterima oleh anggota Polri pada tahun 2026 bersifat penuh 100%. Kebijakan ini menegaskan bahwa THR adalah hak penuh bagi para penerima. Komponen THR Polri akan meliputi:

1. Gaji Pokok

2. Tunjangan Keluarga (suami/istri dan anak)

3. Tunjangan Pangan

4. Tunjangan Jabatan, baik struktural, fungsional, maupun umum.

“Komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers terkait Kebijakan THR, BHR, dan Stimulus Ekonomi Idulfitri, Selasa (3/03).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara tegas menjelaskan bahwa pencairan THR ASN dan TNI/Polri termasuk anggota Polri dan gaji ke-13 berbeda.  Gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juni 2026 untuk ASN/PNS, TNI/Polri, dan pensiunan.

"Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji yang ke-13, jadi saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

THR secara khusus diberikan untuk membantu Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri dalam memenuhi kebutuhan tambahan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Fokus utamanya adalah mendukung daya beli saat momen perayaan keagamaan. yang pada gilirannya dapat mendorong perputaran ekonomi, terutama di sektor ritel dan jasa.

Dalam konferensi pers yang berlangsung hari ini, Menko Airlangga Hartarto juga memaparkan pemberian THR untuk sektor swasta. Pemerintah menegaskan bahwa THR wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil, serta paling lambat disalurkan pada H-7 sebelum Hari Raya Idulfitri. Pemberiaan THR kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun sebesar 1 bulan upah, sementara bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran nominal THR menyesuaikan dengan tingkat upah yang berlaku di masing-masing perusahaan. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, penerima upah mencapai 26,5 juta pekerja dan diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai Rp124 triliun.

1. Kapan THR Polri 2026 mulai dicairkan?

Pencairan THR Polri 2026 dimulai secara bertahap sejak 26 Februari 2026, bertepatan dengan minggu pertama bulan Ramadan, dan akan cair paling lambat 15 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026 yang diperkirakan jatuh pada 21 Maret 2026.

2. Apakah komponen THR Polri 2026 dibayarkan penuh?

Ya, komponen THR Polri 2026 dibayarkan penuh 100% dan tidak boleh dipotong dengan alasan apapun, kecuali terkait utang dinas atau kewajiban hukum lainnya yang sah.

3. Berapa total anggaran THR yang disiapkan pemerintah untuk tahun 2026?

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun untuk pembayaran THR ASN, TNI, dan Polri tahun 2026, meningkat 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Apa saja komponen yang termasuk dalam THR Polri 2026?

Komponen THR Polri 2026 mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja sesuai regulasi yang berlaku.

5. Apa perbedaan THR Polri 2026 dengan Gaji ke-13?

THR diberikan menjelang Idul Fitri untuk menjaga daya beli, sementara Gaji ke-13 biasanya diberikan pada bulan Juni untuk membantu biaya pendidikan anak, sehingga keduanya memiliki tujuan dan waktu pencairan yang berbeda.