Percepatan Pengembangan Obat Bahan Alam Perlu Kolaborasi dengan Industri, Pakar Ungkap Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Fitofarmaka adalah produk obat berbasis bahan alam yang telah melalui uji praklinis dan klinis.

Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka perlu dipercepat dengan kolaborasi riset lintas sektor, khususnya dengan dunia industri.

“Kolaborasi ini diperlukan agar produk hasil riset tidak hanya terbukti secara ilmiah (scientifically proven), tetapi juga layak secara ekonomi dan memiliki nilai tambah (economically visible),” kata Kepala Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional (PR BBOOT) BRIN, Sofa Fajriah, mengutip laman BRIN, Jumat (30/5/2025).

Sofa mengungkap, hingga 2025, hanya sekitar 20 produk fitofarmaka yang teregistrasi, jauh tertinggal dibanding dengan 23.000 produk jamu dan 77 obat herbal terstandar (OHT).

“Harapannya, ke depan jumlah dan pemanfaatan fitofarmaka dalam layanan kesehatan, termasuk JKN, dapat meningkat, begitu pula minat industri dan produktivitas riset,” harap Sofa.

Pengembangan produk fitofarmaka dilakukan dengan mengidentifikasi kendala serta merumuskan solusi percepatan pengembangan fitofarmaka dengan mendorong riset yang fokus, efisien, dan siap untuk industri. Untuk itu, Sofa menekankan pentingnya desain riset yang tidak hanya scientifically proven, tetapi juga economically visible serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kita perlu memastikan bahwa riset obat yang dilakukan fokus, efisien, dan mengarah pada implementasi industri,” tegasnya.

Sofa juga menyebut beberapa riset yang tengah berjalan, yakni pengembangan fitofarmaka untuk antidiabetes, imunomodulator, hepatoprotektor, hingga kontrasepsi pria.

“Meski jumlahnya cukup banyak, baru dua penelitian yang berhasil mencapai tahap uji klinik. Ini menunjukkan bahwa kita masih harus memperkuat banyak aspek dalam ekosistem riset kita,” ujarnya.

Sofa juga menguraikan sejumlah kendala yang dihadapi, mulai dari keterbatasan fasilitas uji praklinik dan klinik, beban kerja sumber daya manusia (SDM) peneliti, kebutuhan pendanaan yang besar, hingga proses regulasi yang panjang dan kompleks.

“Hilirisasi masih menjadi tantangan karena sulitnya menjalin kemitraan dengan industri dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar,” jelas Sofa. 

Sebagai solusi, Sofa menawarkan enam langkah penting yang diperlukan, yaitu: 

• Pendampingan langsung dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan lembaga pemerintah lainnya.
• Evaluasi dan revisi protokol uji klinik.
• Fasilitasi komunikasi antara peneliti, BPOM, dan industri. 
• Penguatan regulasi agar produk OHT dan fitofarmaka dapat dimanfaatkan di rumah sakit. 
• Penguatan hilirisasi dan komersialisasi produk. 
• Kolaborasi lintas sektor antara akademisi, industri, dan pemerintah.

Sofa menekankan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat hilirisasi produk riset.

“Jika riset diarahkan secara strategis dan sinergi lintas sektor diperkuat maka pengembangan fitofarmaka nasional bukan hanya mungkin, tetapi sangat mungkin untuk diwujudkan,” tutup Sofa..