DPR Nilai Izin Vaksin Nusantara Dipersulit, BPOM: Kami Tak Punya Kepentingan Menutupi Apapun

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IX DPR RI menilai izin uji klinik fase kedua Vaksin Nusantara dipersulit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM pun meminta hasil uji praklinik hewan sel dendritik dan kelengkapan data uji klinik fase pertama yang dilakukan di RSUP dr Kariadi Semarang.

Pada Rapat Komisi IX DPR RI, Kepala BPOM Penny K. Lukito menegaskan, pihaknya tak punya kepentingan menutupi apapun. Keterbukaan evaluasi untuk memutuskan, apakah Vaksin Nusantara dapat berlanjut uji klinik fase kedua atau tidak, akan dijamin transparan.

“BPOM akan transparan. Kami tidak punya kepentingan menutupi apapun. Tapi ini proses (pembuatan vaksin) yang berbasis saintifik, saya kira perlu ditempatkan di dalam forum yang saintifik juga," tegas Penny di Gedung DPR, Komplek Senayan, Jakarta, ditulis Jumat, 12 Maret 2021.

"Kami menghormati etika penelitian dan ingin selesaikan dulu tahapan penelitian penelitian--mulai praklinik--tersebut dalam evaluasi yang diberikan BPOM."

Untuk mencapai vaksin bentuk jadi membutuhkan sarana pengolahan yang memenuhi persyaratan Good Laboratory Practice, Good Clinical Trial Practice, Good Manufacturing Production, dan membutuhkan sumber daya manusia kompeten untuk mengolah serta menyiapkan vaksin secara personal.

Persyaratan dimaksudkan agar setiap vaksin yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu, memiliki khasiat, dan keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini juga yang menjadi penilaian kami pada saat awal uji klinik fase pertama Vaksin Nusantara. Dan itu sudah diberikan evaluasinya dari BPOM. Kemudian nanti mendapat respons dari Tim Vaksin Nusantara dan akan dibahas dalam pertemuan pada tanggal 16 Maret 2021," terang Penny.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Menarik Berikut Ini: