Israel Krisis Tentara Gegara Perang di Banyak Front

Liputan6.com, Tel Aviv - Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau Israel Defense Forces (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengatakan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset dalam rapat tertutup pada Minggu bahwa militer Israel membutuhkan tambahan tentara "segera" karena masih menghadapi perang di beberapa wilayah sekaligus.

"Saya tidak menangani proses politik atau legislasi — saya menangani perang di berbagai front dan upaya mengalahkan musuh," kata Zamir kepada para anggota parlemen," seperti dikutip dari The Times of Israel. "Untuk terus menjalankan tugas itu, IDF membutuhkan lebih banyak tentara segera."

Menurut sejumlah laporan media, Zamir meminta para anggota parlemen mempercepat pembahasan tiga usulannya untuk membantu mengatasi kekurangan personel di tubuh militer Israel. Usulan tersebut antara lain:

1. Memperpanjang Masa Dinas Wajib Militer Laki-Laki Menjadi 36 Bulan: Membatalkan aturan pemotongan 30 bulan yang disahkan pada Agustus 2024 demi mencegah kekosongan massal pasukan di garis depan pada Januari 2027.
2. Mengubah Undang-Undang Pasukan Cadangan (Reservists): Memberikan legalitas hukum bagi militer untuk menahan dan memanggil personel cadangan sipil bertugas lebih lama di lapangan sesuai kebutuhan operasi darurat.
3. Meningkatkan Rekrutmen Warga Yahudi Ultra-Ortodoks (Haredi): Memaksa kelompok agama yang selama ini mendapat hak istimewa pengecualian untuk ikut memikul beban wajib militer guna menutup defisit belasan ribu personel tempur.

Dalam rapat komite tersebut, Zamir menolak menjawab pertanyaan anggota parlemen Zvi Sukkot mengenai pandangannya terhadap rancangan undang-undang wajib militer bagi komunitas Haredi yang sedang didorong oleh koalisi pemerintah.

Saat ini diperkirakan ada sekitar 80.000 pria Yahudi ultra-Ortodoks berusia 18 hingga 24 tahun yang sebenarnya memenuhi syarat untuk wajib militer, tetapi belum bergabung dengan militer Israel. Sementara itu, IDF menyatakan mereka sangat membutuhkan sekitar 12.000 personel tambahan, terutama pasukan tempur, karena besarnya tekanan terhadap tentara aktif dan pasukan cadangan akibat perang yang berlangsung di beberapa wilayah dalam beberapa tahun terakhir.    

Ini bukan pertama kalinya Zamir memperingatkan pemerintah mengenai kekurangan personel militer. Pada Maret, ia dilaporkan telah memperingatkan kabinet keamanan bahwa "IDF akan runtuh dari dalam" jika tidak ada tambahan tentara baru.

"Saat ini, IDF membutuhkan undang-undang wajib militer, undang-undang tentang tugas pasukan cadangan, dan undang-undang untuk memperpanjang masa wajib militer," kata Zamir saat itu. "Tidak lama lagi, IDF tidak akan siap menjalankan tugas rutinnya dan sistem pasukan cadangan tidak akan mampu bertahan."

Pada Rabu lalu, muncul laporan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta para politikus ultra-Ortodoks menunda pembahasan rancangan undang-undang yang membebaskan siswa yeshiva dari wajib militer hingga setelah pemilu 2026.

Menurut situs berita Behadrei Haredim, Netanyahu mengatakan dalam pertemuan tertutup dengan para politikus senior ultra-Ortodoks bahwa koalisinya belum memiliki cukup dukungan untuk meloloskan rancangan undang-undang kontroversial tersebut. Ia juga menilai waktunya belum tepat untuk kembali membahas aturan itu karena situasi keamanan Israel masih tegang akibat konflik di berbagai front.