Pengadilan Tinggi Malaysia Batalkan Beberapa Hukum Islam di Negara Bagian Kelantan

Kelantan, yang terletak tepat di selatan Thailand di utara Malaysia, diperintah oleh Parti Islam Se-Malaysia (PAS). Partai tersebut memberikan interpretasi hukum Islam yang lebih tegas.

Popularitas PAS meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tengah meningkatnya konservatisme Islam di kalangan mayoritas etnis melayu muslim. Keberadaan partai itu dipandang sebagai tantangan bagi koalisi multi-etnis yang berkuasa di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim. PAS menduduki banyak kursi di parlemen dibandingkan partai lainnya.

Seorang pengacara dari Kelantan dan anak perempuannya mengajukan gugatan konstitusi terhadap undang-undang yang mencakup pelanggaran syariah yang disahkan oleh pemerintah negara bagian dan mulai berlaku pada 2021.

Kasus tersebut menggemparkan kelompok muslim konservatif karena khawatir dapat melemahkan Islam atau pengadilan syariah di Malaysia.

Aparat memperketat keamanan di sekitar kompleks pengadilan di ibu kota administratif Malaysia, Putrajaya, saat sekitar 1.000 demonstran berkumpul di luar untuk memprotes kasus tersebut. Mereka berdoa dan melantunkan "Allahu Akbar" saat putusan diumumkan.

Hakim Tengku Maimun mengatakan kasus ini tidak ada hubungannya dengan posisi Islam di negara tersebut, hanya apakah legislatif Kelantan telah bertindak di luar kewenangannya.

"Dilihat dari posisi ini, tidak muncul persoalan peradilan perdata yang tidak menjunjung tinggi Islam atau peradilan syariah," ujarnya.

Setelah putusan tersebut, Menteri Urusan Agama Mohd Na'im Mokhtar menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa otoritas Islam pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pengadilan syariah. Ia menambahkan bahwa hukum Islam tetap dilindungi di bawah konstitusi federal.

Pejabat pemerintah Kelantan, Mohamed Fazli Hassan, menyatakan kekecewaannya dengan putusan tersebut. Ia mengatakan negara bagian akan berkonsultasi dengan penguasa kerajaan mereka, Sultan Muhammad V, mengenai keputusan tersebut dan masalah-masalah hukum Islam lebih lanjut. Sembilan dari 13 negara bagian Malaysia dipimpin oleh raja-raja yang bertindak sebagai pelindung Islam.

Nik Ahmad Kamal Nik Mahmod, seorang profesor hukum di Taylor's University yang berbasis di Malaysia, mengatakan keputusan tersebut dapat memiliki "efek domino" terhadap hukum syariah di negara-negara lain yang kemungkinan akan menghadapi tantangan serupa.