Sukses

Beredar 2.884 Foto Warga Xinjiang yang Ditangkap Tiongkok, Ini Respons Kedubes China

Liputan6.com, Jakarta - Situs Xinjiang Police Files menungkap ribuan foto-foto warga Xinjiang yang ditangkap oleh China. Orang-orang yang ditangkap dan diberikan "re-edukasi" ada yang masih berusia 17 tahun, paruh baya, hingga lanjut usia. 

Sosok di balik Xinjiang Police Files adalah Adrian Zens, seorang antropolog asal Jerman. Ia itu menyorot program pemerintah China yang menangkapi warga Uighur di daerah Xinjiang sejak 2017. 

Bila melihat foto-foto di situs Xinjiang Police Files, ada gadis berusia 17 tahun yang ditangkap, serta pemuda 18 tahun. Ada juga pria tua berusia 65 tahun dan banyak lagi pemuda berusia 20-an. 

<p>Beberapa warga yang ditangkap pemerintah China. Dok: Xinjiang Police Files</p>

"Kampanye untuk menahan sejumlah besar warga Uyghur dan kelompok-kelompok mayoritas etnis Turki lainnya, menahan mereka di penjara serta fasilitas "re-edukasi" (secara harfiah "transformasi melalui edukasi") dimulai lima tahun lalu sejak 2017," tulis Adrian Zens di situs ChinaFile, dikutip Kamis (26/5/2022). 

"Para cendekiawan dan reporter telah menulis secara eksetnsif tentang kampanye itu yang tak hanya menggunakan penahanan, tetapi tindakan-tindakan koersif untuk membatasi kehamilan, membatasi praktek kultural dan religi, dan memfasilitasi kerja paksa," lanjut Zenz.

Klik di sini untuk melihat ribuan foto-foto Xinjiang Police Files.

Adrian Zenz tak bisa memastikan ada berapa jumlah orang di Xinjiang yang ditahan pemerintah. Ia mencatut laporan bahwa jumlah yang ditangkap antara 1 juta hingga 3 juta orang. 

China sering tempat detensi mempunyai tujuan edukasi, seperti terkait karier dan melawan ekstremisme. Namun, Adrian Zens melaporkan bahwa para polisi yang menjaga membawa senjata dan memborgol warga. 

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Kedubes China Klaim Keadaan Xinjiang Damai

Kedutaan Besar China berkata situasi di Xinjiang sedang damai. Isu-isu negatif tentang Xinjiang dianggap hanya kebohongan semata dari "kekuatan-kekuatan yang Anti-China".

"Ini adalah trik serupa yang mereka mainkan sebelumnya. Kebohongan dan rumor yang mereka sebarkan tidak bisa menipu dunia, maupun menyembunyikan fakta bahwa Xinjiang menikmati perdamaian dan stabilitas, ekonominya berkembang dan rakyat hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kenyamanan," ujar pihak Kedutaan Besar China di Jakarta kepada Liputan6.com, Kamis (26/5/2022).

Terkait Adrian Zenz, China menuduh orang itu berasal dari kalangan sayap kanan ekstrem di AS. Zenz juga dianggap anti-China dan membuat rumor terhadap negara tersebut.

Selain menyerang Zens secara personal, China tidak membahas foto-foto yang tersebar.

"Zens yang kau sebutkan, media berulang kali mengulang bahwa ia adalah anggota organisasi far-right yang didirikan pemerintah AS dan seorang anggota kunci dari institu anti-China yang didirikan oleh lembaga intelijen AS," ujar pihak Kedubes China.

Selain itu, Kedubes China mengirimkan ancaman halus bahwa kelak Adrian Zenz akan dihukum oleh keadilan.

"Akan ada waktunya ketika Adrian Zens dan tukang fitnah besar lainnya akan dihukum oleh keadilan. Kami harap komunitas internasional bisa melihat jelas sifat dari kekuatan-kekuatan anti-China ini dan menghindari dari kesesatan rumor dan kebohongan mereka," pungkas pihak Kedubes China.

3 dari 4 halaman

Komisaris Tinggi HAM PBB Terbang Menuju Xinjiang

Pada akhir April 2022, sebuah tim dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB telah tiba di China pada Senin (25/4) untuk mempersiapkan kunjungan Komisaris Tinggi HAM Michelle Bachelet yang sudah lama tertunda ke Xinjiang.

Seperti diketahui, kelompok-kelompok HAM dan beberapa negara Barat – termasuk Amerika Serikat – menuduh pemerintah China telah melakukan pelanggaran serius terhadap kelompok minoritas Muslim-Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya.

Sementara itu, Gene Bunin, seorang warga Amerika keturunan Rusia yang selama beberapa tahun terakhir tinggal di Xinjiang, telah mempublikasikan laporan yang mendokumentasikan data warga Xinjiang yang hilang, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia.

Laporan yang disebut “Xinjiang Victims Database of Uyghurs” itu menggambarkan apa yang terjadi di kawasan otonomi Uyghur di Xinjiang sebagai “genosida perlahan-lahan."

Bunin mengatakan “menjadi sangat sulit untuk melakukan percakapan dengan orang-orang karena Anda merasa dapat menempatkan mereka dalam bahaya. Saya punya satu teman yang bertemu dengan saya di jalan dan ia memberikan isyarat untuk mengikutinya.

Dia membawa saya ke satu sudut dan menjelaskan dengan sangat cepat bahwa keluarganya baik-baik saja karena ia memiliki istri orang China dan mereka OK."

"Tetapi ia mengatakan tidak bisa terlihat berbicara dengan orang asing lain, jadi mohon maaf jika kita tidak bisa berinteraksi. Ketika kami bertemu lagi keesokan harinya, kami hanya mengangguk atau saling bertukar pandang, tetapi akhirnya kami sampai di titik di mana kami berpura-pura tidak melihat satu sama lain," ujar Bunin.

4 dari 4 halaman

Kesempatan dari China

Berkunjungnya PBB itu terjadi setelah China memberikan lampu hijau. 

China telah setuju bahwa komisioner HAM PBB dapat mengunjungi Xinjiang setelah Olimpiade Beijing, kata harian South China Morning Post, seraya mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan nama mereka. Tetapi para aktivis dan seorang diplomat Barat menyatakan keraguan mengenai hal tersebut setelah kebuntuan pembicaraan selama bertahun-tahun.

Beberapa organisasi HAM menuduh China melakukan pelanggaran berskala luas terhadap warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya di Xinjiang, kawasan di bagian barat China, termasuk penahanan massal, penganiayaan dan kerja paksa. AS telah menuduh China melakukan genosida.  

Beijing membantah semua tuduhan pelecehan terhadap warga Uighur dan Muslim lainnya dan telah menyebut kebijakannya diperlukan untuk memerangi ekstremisme keagamaan, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Minggu (30/1).

Surat kabar itu menyatakan kunjungan Michelle Bachelet, komisioner HAM PBB, setelah Olimpiade berakhir pada 20 Februari, dikabulkan dengan syarat bahwa kunjungan itu harus dilakukan secara “bersahabat” dan tidak dalam kerangka investigasi.