Penuhi Hak Disabilitas dalam Akses Informasi Publik, IKIP 2023 dan UU KIP Hadir dalam Versi Braille serta Audio

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KIP 2022-2026 Gede Narayana mengatakan, pihaknya mengajak seluruh badan publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada.

“Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga kami meminta kepada semua badan publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik bagi saudara-saudara kita yang disabilitas, karena informasi publik adalah hak setiap orang.”

“Saudara-saudara kita disabilitas juga mempunyai hak untuk dapat memperoleh informasi publik bagi dirinya dan kelompok sosialnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga meminta kepada semua badan publik mari kita bekerja sama bersinergi untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik bagi saudara-saudara kita yang disabilitas,” ajak Gede.

Sementara, Komisioner/Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP RI Rospita Vici Paulyn menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi keharusan dalam berbagai aspek kehidupan.

“Tahun ini, sudah merupakan yang ketiga kalinya Komisi Informasi Pusat melakukan penelitian untuk pemantauan sekaligus mengevaluasi realisasi keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia,” kata Penanggung Jawab (PJ) pelaksanaan IKIP itu.

Perempuan yang karib disapa Vici menambahkan, setelah lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, gagasan untuk menghadirkan informasi publik yang benar, akurat dan bertanggung jawab menjadi tak terhindarkan.

“Kesadaran akan pentingnya pemenuhan informasi publik bagi masyarakat mendorong pemerintah dan badan-badan publik harus melakukan berbagai terobosan, untuk bisa menghadirkan informasi yang berkualitas dan dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Ketua KIP RI Donny Yoegiantoro menjelaskan bahwa IKIP merupakan Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

“Adapun target RPJMN IKIP pada tahun 2023 berada pada nilai 73. Penyusunan IKIP diselenggarakan untuk mengukur implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia,” kata Donny.

“Pelaksanaan IKIP diharapkan dapat dilakukan dengan prinsip terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Adapun indeks ini menganalisis tiga aspek penting yang mencakup:

• Kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell).
• Persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know).
• Kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information).