Rekomendasi Pembekuan Sepak Bola Indonesia Dikhawatirkan Bisa Picu Reaksi Keras FIFA

Liputan6.com, Jakarta- Komnas HAM RI baru saja merekomendasikan agar PSSI membekukan seluruh pertandingan sepak bola akibat Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Rekomendasi Komnas HAM adalah pembekuan sepak bola nasional sampai adanya standarisasi substantif terhadap seluruh pengawas dan perangkat pertandingan sesuai aturan dari PSSI, AFC dan FIFA.

Selain meminta agar PSSI membekukan seluruh pertandingan sepak bola Komnas HAM juga agar PSSI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap statuta, aturan keamanan dan keselamatan, kode disiplin, perjanjian kerjasama dengan pihak terkait dengan pertandingan sepakbola.

Komnas HAM juga meminta PSSI agar bekerjasama dengan klub untuk pembinaan suporter. Kemudian PSSI juga perlu bertanggungjawab secara kelembagaan atas tragedi tersebut dan mematuhi proses hukum.

Lalu PSSI diminta indikator pertandingan berisiko tinggi yang akuntabel dan meletakkan aspek keamanan dan keselamatan serta ketersediaan infrastruktur sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pertandingan.

Munculnya rekomendasi ini justru dikhawatirkan menjadi bentuk intervensi kepada keberlangsungan ekosistem sepak bola Tanah Air yang muaranya dapat mengundang sanksi FIFA.

Mantan Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (Apkori) Profesor Djoko Pekik menilai pembekuan sepak bola yang direkomendasikan pemerintah dapat berdampak buruk yakni dengan datangnya sanksi FIFA. Menurut dia, FIFA bisa menafsirkan desakan itu sebagai bentuk dari intervensi.

“Paling tidak kita khawatir FIFA bisa menganggap hal ini sebagai bentuk intervensi,” ujar sosok yang pernah mengisi posisi Mantan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ini, Sabtu (5/11/2022).

Oleh karena itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY ini menegaskan solusi yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah saat ini lewat Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan dipercepat oleh PSSI. Dari KLB tersebut harapannya terjadi reformasi total baik lembaga hingga program khususnya untuk akselerasi pembangunan sepak bola modern yang bisa membawa prestasi dunia.

Apa yang disampaikan sosok yang akrab disapa Prof Joko itu juga sejalan dengan pernyataan Menpora Zainudin Amali. Menpora telah menegaskan pemerintah tidak akan ikut campur dalam pelaksanaan KLB yang akan dilakukan PSSI, termasuk juga tidak akan melakukan intervensi apapun.