APBN Terbatas, Proyek Infrastruktur Jalan di Sumatera Selatan Dibiayai Sukuk Negara

Liputan6.com, Jakarta Kemampuan dana pemerintah yang terbatas membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memilih Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara sebagai alat pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Salah satu proyek yang dibiayai SBSN adalah Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan dari Palembang - Betung hingga Batas Jambi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakui jika kemampuan pendanaan pemerintah melalui APBN sangat terbatas. Sehingga diperlukan berbagai inovasi pembiayaan lain, seperti SBSN.

"SBSN untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dengan kemampuan pembiayaan APBN dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur," jelas dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/6/2020).

Adapun fokus pelaksanaan proyek jalan dan jembatan dengan pembiayaan sukuk negara, meliputi peningkatan kemantapan jalan lintas utama. Kebijakan ini sebagi penguatan daya saing bangsa serta mendukung Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS).

SBSN diprioritaskan pada ruas yang sudah berfungsi dan bisa memacu percepatan konektivitas jalan yang sudah ada sekaligus juga mempercepat atau mengurangi waktu tempuh pada jalan lintas utama. Misalnya di ruas Jalan Bts Provinsi Jambi-Peninggalan sepanjang 90,15 km dengan total anggaran Rp 193 miliar.

Saat ini progres fisik preservasi jalan tersebut sudah sebesar 85,47 persen. Diharapkan dengan selesainya preservasi, akan meningkatkan waktu tempuh pada ruas tersebut dari 3,5 jam menjadi 2 jam perjalanan.

Selain ruas jalan tersebut, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional PUPR Provinsi Sumatera Selatan dengan dana SBSN 2019-2020 juga tengah melakukan preservasi ruas Jalan Peninggalan-Sei Lilin-Betung sepanjang 77,74 km dengan progres fisik sebesar 81,35 persen dan total nilai kontrak preservasi jalan tersebut Rp 209,6 miliar.

Diharapkan dengan selesainya preservasi, akan mempercepat waktu tempuh pada ruas tersebut dari 4 jam menjadi 3,5 jam perjalanan.

Saksikan video di bawah ini:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap proyek jalan, di Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

2 dari 2 halaman

Proyek Lain

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Palembang Saiful Anwar menegaskan bahwa ruas jalan selanjutnya yang tengah ditingkatkan kualitas layanannya adalah Jalan Betung-Bts, Kota Palembang sepanjang 56,16 km dengan pendanaan sebesar Rp 124 miliar.

Saat ini progres fisiknya sudah mencapai 67,31 persen dan diharapkan akan mempercepat waktu tempuh rata-rata pada ruas tersebut dari 5 jam menjadi 2 jam perjalanan.

"Preservasi juga dilakukan hingga ruas Jalan Bts. Kota Palembang - Sp. Indralaya - Sp. Meranjat - Bts. Kota Kayu Agung (49,55 km) dengan nilai kontrak Rp 118 miliar, saat ini progres fisik pekerjaannya sudah mencapai 79,8 persen. Diharapkan dengan peningkatan kualitas layanan, akan mempercepat waktu tempuh pada ruas tersebut dari 2,5 jam menjadi 1,5 jam perjalanan" ujarnya.

Saiful menyebutkan keunggulan SBSN sebagai sumber pendanaan dari dalam negeri berdampak pada kemandirian pembangunan infrastruktur dimana kontraktor dan konsultan yang terlibat sepenuhnya merupakan orang Indonesia. Hal ini berbeda dengan pinjaman bilateral maupun multilateral yang umumnya mensyaratkan keterlibatan kontraktor dan konsultan dari negara donor.

Sementara itu, ruas terakhir yang juga tengah dilakukan peningkatan kualitas layanan adalah Celikah - Kayu Agung -Bts. Kota Kayu Agung - Sp. Penyandingan - Bts. Lampung sepanjang 109,6 km dengan nilai kontrak Rp 199,9 miliar. Saat ini progres fisik pekerjaannya sudah mencapai 73,2 persen.

"Diharapkan dengan peningkatan kualitas layanan, akan mempercepat waktu tempuh pada ruas tersebut dari 3,5 jam menjadi 2,5 jam perjalanan," tukasnya.