Liputan6.com, Helsinki: Delegasi Indonesia yang akan berunding dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah tiba di Helsinki, Finlandia, Kamis (27/1) siang waktu setempat. Rombongan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S. Beberapa menteri juga ikut, seperti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin, serta Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil.
Reporter SCTV Rosianna Silalahi melaporkan, pembicaraan dalam perundingan informal yang digelar Jumat besok difokuskan pada masalah usaha perdamaian antara pemerintah RI dan kelompok separatis GAM. Tujuan pertemuan itu adalah menciptakan hubungan baik menuju perdamaian di kawasan Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun semangat yang mendasarinya, yakni berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada di Tanah Rencong secara aman, adil, dan bermartabat.
Keinginan pihak GAM untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan di Aceh diharapkan menjadi babak baru untuk membangun Tanah Jeumpa setelah dilanda gempa dan Tsunami pada 26 Desember silam. Pertemuan ini diharapkan pula dapat mempercepat upaya merehabilitasi dan proses rekonstruksi di Aceh. Diharapkan juga perundingan tersebut menjadi tonggak awal terbentuknya rekonsiliasi bersama.
Perundingan damai ini difasilitasi Crisis Management Initiative (CMI). Lembaga swadaya masyarakat internasional ini dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Sebelumnya Martti Ahtisaari pernah menjadi juru runding bersama utusan khusus Rusia Viktor Chernomyrdin, dalam konflik berdarah Kosovo pada Juni 1999.
Namun pertemuan informal RI-GAM itu ditanggapi dingin sebagian anggota DPR. Sejumlah anggota Komisi I DPR pesimistis. Mereka memperkirakan perundingan itu tak akan mencapai kesepakatan seperti yang diharapkan. Pasalnya, pembicaraan serupa sebelumnya juga pernah digelar dan selalu gagal. Seperti dilakukan di Tokyo, Jepang, pertengahan Mei dua tahun silam [baca: Pertemuan Tokyo Tak Mempengaruhi Operasi Terpadu].
Menurut Permadi, anggota Komisi I DPR, perundingan dengan pihak GAM adalah buang-buang waktu. Menurut dia, GAM hanya ingin mencari simpati luar negeri dengan mendompleng bencana Tsunami. Permadi berpendapat sebaiknya pemerintah bersikap lebih tegas apabila kerangka yang dibawa oleh GAM adalah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejauh ini, Komisi I DPR tidak melihat adanya kepentingan yang mendesak untuk berdialog dengan tokoh GAM. Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, berhasil atau tidaknya perundingan itu tidak dapat ditentukan dengan upaya diplomasi [baca: DPR Mempertanyakan soal Dialog Informal RI-GAM].
Dalam dua tahun terakhir upaya perundingan memang terus dijajaki. Di antaranya yang digagas pihak asing yakni Henry Dunant Center. Lembaga swadaya internasional ini pernah menjembatani pertemuan antara kedua belah pihak sebelum diberlakukan status Darurat Militer di Aceh, Mei 2003. Tapi, perundingan gagal karena pihak GAM tetap membicarakan kemerdekaan [baca: Indonesia dan GAM Menandatangani Perjanjian Damai].
Sebenarnya, pada masa pemerintahan Megawati Sukarnoputri, GAM pernah ditawarkan beberapa opsi, di antaranya mengajak pihak GAM berunding. Namun upaya yang disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang saat itu dijabat Susilo Bambang Yudhoyono juga gagal dilangsungkan.
Saat kampanye pemilihan presiden, September 2004, Yudhoyono juga menawarkan amnesti kepada anggota GAM yang sukarela bergabung dengan Indonesia. Tawaran amnesti disampaikan dua kali di Kota Lhokseumawe, dan di depan anggota Dewan Perwakilan Daerah se-Sumatra di Jakarta. Belakangan, saat kawasan Aceh menghadapi musibah gempa bumi dan Tsunami, Yudhoyono juga kembali menggagas tawaran damai [baca: SBY Mengajak GAM Membangun Aceh].(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)
Reporter SCTV Rosianna Silalahi melaporkan, pembicaraan dalam perundingan informal yang digelar Jumat besok difokuskan pada masalah usaha perdamaian antara pemerintah RI dan kelompok separatis GAM. Tujuan pertemuan itu adalah menciptakan hubungan baik menuju perdamaian di kawasan Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun semangat yang mendasarinya, yakni berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada di Tanah Rencong secara aman, adil, dan bermartabat.
Keinginan pihak GAM untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan di Aceh diharapkan menjadi babak baru untuk membangun Tanah Jeumpa setelah dilanda gempa dan Tsunami pada 26 Desember silam. Pertemuan ini diharapkan pula dapat mempercepat upaya merehabilitasi dan proses rekonstruksi di Aceh. Diharapkan juga perundingan tersebut menjadi tonggak awal terbentuknya rekonsiliasi bersama.
Perundingan damai ini difasilitasi Crisis Management Initiative (CMI). Lembaga swadaya masyarakat internasional ini dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Sebelumnya Martti Ahtisaari pernah menjadi juru runding bersama utusan khusus Rusia Viktor Chernomyrdin, dalam konflik berdarah Kosovo pada Juni 1999.
Namun pertemuan informal RI-GAM itu ditanggapi dingin sebagian anggota DPR. Sejumlah anggota Komisi I DPR pesimistis. Mereka memperkirakan perundingan itu tak akan mencapai kesepakatan seperti yang diharapkan. Pasalnya, pembicaraan serupa sebelumnya juga pernah digelar dan selalu gagal. Seperti dilakukan di Tokyo, Jepang, pertengahan Mei dua tahun silam [baca: Pertemuan Tokyo Tak Mempengaruhi Operasi Terpadu].
Menurut Permadi, anggota Komisi I DPR, perundingan dengan pihak GAM adalah buang-buang waktu. Menurut dia, GAM hanya ingin mencari simpati luar negeri dengan mendompleng bencana Tsunami. Permadi berpendapat sebaiknya pemerintah bersikap lebih tegas apabila kerangka yang dibawa oleh GAM adalah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejauh ini, Komisi I DPR tidak melihat adanya kepentingan yang mendesak untuk berdialog dengan tokoh GAM. Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, berhasil atau tidaknya perundingan itu tidak dapat ditentukan dengan upaya diplomasi [baca: DPR Mempertanyakan soal Dialog Informal RI-GAM].
Dalam dua tahun terakhir upaya perundingan memang terus dijajaki. Di antaranya yang digagas pihak asing yakni Henry Dunant Center. Lembaga swadaya internasional ini pernah menjembatani pertemuan antara kedua belah pihak sebelum diberlakukan status Darurat Militer di Aceh, Mei 2003. Tapi, perundingan gagal karena pihak GAM tetap membicarakan kemerdekaan [baca: Indonesia dan GAM Menandatangani Perjanjian Damai].
Sebenarnya, pada masa pemerintahan Megawati Sukarnoputri, GAM pernah ditawarkan beberapa opsi, di antaranya mengajak pihak GAM berunding. Namun upaya yang disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang saat itu dijabat Susilo Bambang Yudhoyono juga gagal dilangsungkan.
Saat kampanye pemilihan presiden, September 2004, Yudhoyono juga menawarkan amnesti kepada anggota GAM yang sukarela bergabung dengan Indonesia. Tawaran amnesti disampaikan dua kali di Kota Lhokseumawe, dan di depan anggota Dewan Perwakilan Daerah se-Sumatra di Jakarta. Belakangan, saat kawasan Aceh menghadapi musibah gempa bumi dan Tsunami, Yudhoyono juga kembali menggagas tawaran damai [baca: SBY Mengajak GAM Membangun Aceh].(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)