Liputan6.com, Jakarta: Politik uang dan konspirasi elite politik akan menghantui proses pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang akan dimulai Juni 2005. Kekhawatiran seputar persoalan pilkada langsung ini dibahas dalam sebuah seminar yang dihadiri para kandidat pemilihan wali kota Depok di Jakarta, baru-baru ini. Pemilihan wali kota Depok secara langsung rencananya digelar pada Maret mendatang.
Kekhawatiran itu menyangkut politik uang dan konspirasi elite politik di tingkat partai politik. Hal ini akan dimanfaatkan para kandidat yang tidak memiliki jabatan struktural dalam partai dan finansial kuat. Selain itu ketidaksiapan pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pilkada juga memiliki potensi konflik politik, terutama di daerah rawan konflik.
Juni tahun depan sebanyak 224 kepala daerah terdiri dari 11 gubernur, 36 wali kota dan 178 bupati akan dipilih langsung oleh rakyat [baca: Pemerintah Diminta Menyiapkan PP Pilkada]. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah pusat berwenang mengganti kepala daerah yang maju dalam pemilihan sesuai permohonan gubernur setempat jika diketahui terjadi politik uang dan konspirasi politik.(DEN/Frans Ambudi dan Zakaria)
Kekhawatiran itu menyangkut politik uang dan konspirasi elite politik di tingkat partai politik. Hal ini akan dimanfaatkan para kandidat yang tidak memiliki jabatan struktural dalam partai dan finansial kuat. Selain itu ketidaksiapan pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pilkada juga memiliki potensi konflik politik, terutama di daerah rawan konflik.
Juni tahun depan sebanyak 224 kepala daerah terdiri dari 11 gubernur, 36 wali kota dan 178 bupati akan dipilih langsung oleh rakyat [baca: Pemerintah Diminta Menyiapkan PP Pilkada]. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah pusat berwenang mengganti kepala daerah yang maju dalam pemilihan sesuai permohonan gubernur setempat jika diketahui terjadi politik uang dan konspirasi politik.(DEN/Frans Ambudi dan Zakaria)