Liputan6.com, Manado: Penggusuran paksa ratusan rumah di Kelurahan Maasing, Manado, Sulawesi Utara, terus berlangsung hingga Sabtu (7/8) petang. Sementara warga yang belum siap pindah masih menggelar protes. Bahkan siang tadi, proses penggusuran sempat diwarnai bentrokan antara personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Manado dan warga setempat. Bentrokan itu mengakibatkan lima warga, tiga petugas satpol, dan seorang personel Kepolisian Resor Kota Manado, serta seorang wartawan Televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) terluka. Mereka umumnya terkena pentungan dan batu.
Sampai sore tadi, Satpol PP Pemkot Manado yang dibantu dua satuan setingkat kompi Polresta Manado sudah menggerus sekitar 100 rumah warga. Sementara masih ada kira-kira 150 rumah lagi yang akan dirobohkan. Saat ini, warga yang rumahnya sudah dirobohkan untuk sementara mengungsi di Gedung Sekolah Dasar Negeri Inpres 83 dan SDN Inpres 122 Manado [baca: Penggusuran di Manado Diwarnai Bentrokan].
Kasus yang berlangsung di Manado menambah panjang daftar penggusuran yang terjadi di Tanah Air. Menurut catatan SCTV, sepanjang Juli hingga awal Agustus 2004, paling tidak terjadi empat kali penggusuran paksa di berbagai daerah. Dus, hampir semua proses penggusuran diwarnai dengan bentrokan.
Pada 30 Juli 2004, pedagang kaki lima di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, bentrok dengan petugas administratur pelabuhan setempat. Para pedagang marah karena lapak mereka hendak dipindahkan ke lokasi lain. Kedua kubu saling lempar batu [baca: Menolak Penggusuran, PKL Pelabuhan Makassar Bentrok].
Peristiwa serupa berlangsung di Pasar Tanjung Pantun, Sungai Jodoh, Batam, pada 26 Juli 2004. Ketika itu, keributan bermula saat Wali Kota Batam Nyat Kadir memerintahkan satpol setempat membersihkan gerobak para pedagang. Untungnya keributan tak meluas dan menimbulkan korban jiwa [baca: Wali Kota Batam Nyaris Diamuk Massa Pedagang].
Demikian pula yang terjadi di Pasar Baku Bae, Ambon, pada 1 Agustus 2004. Penggusuran tersebut dengan alasan untuk keindahan kota. Meski dikecam, petugas tetap membongkar lapak para pedagang. Hal nyaris serupa terjadi pula di Ibu Kota. Belum lama ini, ratusan lapak pedagang di Pasar Tanahabang, Jakarta Pusat, rencananya juga akan digerus [baca: Pedagang Pasar Tanahabang Berdemonstrasi di Istana].
Calon wakil presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasyim Muzadi jengkel dengan maraknya penggusuran. Dia menduga, semua itu sebagai upaya pembusukan birokrasi untuk menjelekkan Megawati Sukarnoputri menjelang pemilu presiden putaran kedua, 20 September mendatang. "Saya akan meminta beliau [Megawati] untuk menyetop semua penggusuran," kata Hasyim seusai meresmikan Kantor Mega Center di Jakarta.
Hasyim menjelaskan, penggusuran bukan inisiatif pemerintah pusat. Menurut dia, kebijakan tersebut murni tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing. Sayangnya, Hasyim menambahkan, dampaknya selalu dialamatkan kepada pemerintah pusat. "Ini bisa disalahartikan, apalagi menjelang pemilu putaran kedua. Segala kemungkinan bisa terjadi," jelas Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nonaktif itu.(ICH/Tim Liputan 6 SCTV)
Sampai sore tadi, Satpol PP Pemkot Manado yang dibantu dua satuan setingkat kompi Polresta Manado sudah menggerus sekitar 100 rumah warga. Sementara masih ada kira-kira 150 rumah lagi yang akan dirobohkan. Saat ini, warga yang rumahnya sudah dirobohkan untuk sementara mengungsi di Gedung Sekolah Dasar Negeri Inpres 83 dan SDN Inpres 122 Manado [baca: Penggusuran di Manado Diwarnai Bentrokan].
Kasus yang berlangsung di Manado menambah panjang daftar penggusuran yang terjadi di Tanah Air. Menurut catatan SCTV, sepanjang Juli hingga awal Agustus 2004, paling tidak terjadi empat kali penggusuran paksa di berbagai daerah. Dus, hampir semua proses penggusuran diwarnai dengan bentrokan.
Pada 30 Juli 2004, pedagang kaki lima di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, bentrok dengan petugas administratur pelabuhan setempat. Para pedagang marah karena lapak mereka hendak dipindahkan ke lokasi lain. Kedua kubu saling lempar batu [baca: Menolak Penggusuran, PKL Pelabuhan Makassar Bentrok].
Peristiwa serupa berlangsung di Pasar Tanjung Pantun, Sungai Jodoh, Batam, pada 26 Juli 2004. Ketika itu, keributan bermula saat Wali Kota Batam Nyat Kadir memerintahkan satpol setempat membersihkan gerobak para pedagang. Untungnya keributan tak meluas dan menimbulkan korban jiwa [baca: Wali Kota Batam Nyaris Diamuk Massa Pedagang].
Demikian pula yang terjadi di Pasar Baku Bae, Ambon, pada 1 Agustus 2004. Penggusuran tersebut dengan alasan untuk keindahan kota. Meski dikecam, petugas tetap membongkar lapak para pedagang. Hal nyaris serupa terjadi pula di Ibu Kota. Belum lama ini, ratusan lapak pedagang di Pasar Tanahabang, Jakarta Pusat, rencananya juga akan digerus [baca: Pedagang Pasar Tanahabang Berdemonstrasi di Istana].
Calon wakil presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasyim Muzadi jengkel dengan maraknya penggusuran. Dia menduga, semua itu sebagai upaya pembusukan birokrasi untuk menjelekkan Megawati Sukarnoputri menjelang pemilu presiden putaran kedua, 20 September mendatang. "Saya akan meminta beliau [Megawati] untuk menyetop semua penggusuran," kata Hasyim seusai meresmikan Kantor Mega Center di Jakarta.
Hasyim menjelaskan, penggusuran bukan inisiatif pemerintah pusat. Menurut dia, kebijakan tersebut murni tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing. Sayangnya, Hasyim menambahkan, dampaknya selalu dialamatkan kepada pemerintah pusat. "Ini bisa disalahartikan, apalagi menjelang pemilu putaran kedua. Segala kemungkinan bisa terjadi," jelas Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nonaktif itu.(ICH/Tim Liputan 6 SCTV)