Upah Minimum Pertambangan 2027 di Bangka Belitung Naik Jadi Rp 4,35 Juta

Pemprov Kepulauan Bangka Belitung menetapkan UMP 2027 naik 7,41%.

oleh Agustina MelaniDiterbitkan 22 November 2026, 22:18 WIB
Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Liputan6.com, Jakarta - Upah Minimum Sektoral Bidang Pertambangan dan Penggalian (UMSP) untuk Tahun Buku 2027 di Kepulauan Bangka Belitung naik menjadi Rp 4.350.000 per bulan. UMSP 2027 itu naik 7,41% atau Rp 300.000 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yamowa A.Harefa menuturkan, keputusan UMSP ini mulai berlaku efektif per 1 Januari 2027.

Yamowo menuturkan, penetapan UMSP ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Tenaga Kerja Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 tentang Penetapan UMP dan UMSP Tahun 2027, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pekerja di perusahaan pertambangan timah.

“Untuk UMSP khusus sektor pertambangan dan penggalian tahun depan sebesar Rp 4.350.000 per bulan atau naik Rp 300.000 dibandingkan 2026 sebesar Rp 4.050.000 per bulan," ujar dia.

Yamowo menuturkan, secara prinsip, penetapan UMSP ini pada dasarnya merupakan jaring pengaman atau upah dasar bagi pekerja di perusahaan pertambangan dan penggalian bijih timah di Bangka Belitung.

"Dengan penerapan struktur dan skala upah, upah yang ditetapkan ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja, meningkatkan daya beli dan menekan inflasi di daerah ini," ujar dia.

Ia berharap hasil ketetapan UMSP ini bisa diterima para pengusaha, sehingga daya saing, pertumbuhan usaha dan iklim investasi di Bangka Belitung tetap terjaga dengan baik untuk mendukung pembangunan daerah ini.

"Kita berharap ke depannya, perusahaan di Bangka Belitung semakin maju, investasi makin bertambah, ekonomi daerah terus tumbuh, serta pekerja di Bangka Belitung semakin makmur dan sejahtera," ujar dia.

Penetapan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026

Menaker Yassierli dalam kegiatan Sosialisasi Pelatihan Vokasi bagi Pekerja/Buruh yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kamis (22/10/2026), di Jakarta. (Foto: Kementerian Ketenagakerjaan)

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 jatuh pada 21 November 2026. Setelah itu, pemerintah daerah akan melanjutkan proses penetapan upah minimum sektoral provinsi hingga upah minimum kabupaten/kota.

Yassierli menjelaskan, setiap tahapan memiliki tenggat waktu berbeda. Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) diberi waktu lima hari setelah batas penetapan UMP. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki tenggat hingga 25 November 2026.

“Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten,” kata Yassierli, dikutip Jumat (2017/11/2026).

Berdasarkan jadwal tersebut, penetapan UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026. Adapun UMSP ditetapkan paling lambat 26 November 2026, sedangkan UMK memiliki tenggat hingga 25 November 2026.

Sementara itu, penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dijadwalkan paling lambat pada 30 November 2026.

Kemnaker Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para gubernur, bupati, wali kota, serta kepala dinas terkait.

Koordinasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan penetapan upah minimum tahun depan di setiap daerah.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya