Liputan6.com, Jakarta - Perjalanan perkara dugaan pencurian yang menjerat seorang tersangka berinisial E berakhir dengan jalan damai. Setelah sempat menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora, E akhirnya bisa kembali berkumpul bersama keluarganya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora menghentikan penuntutan perkara tersebut melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif. Keputusan itu diambil setelah tersangka dan korban berinisial U sepakat berdamai serta memenuhi persyaratan penyelesaian perkara di luar proses pemidanaan.
Advertisement
"Penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan," demikian disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Blora, Hendi Budi Fidrianto, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Khristiya Lutfiasandhi, melalui keterangan tertulisnya.
Penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan di Kantor Kejari Blora pada Jumat (20/11/2026). Perkara yang disangkakan kepada E berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 KUHP juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.
Berdasarkan penanganan perkara, dugaan perbuatan tersebut terjadi dalam rentang November 2025 hingga September 2026 dengan U sebagai korban. Namun, penyelesaian perkara tidak berlanjut menuju persidangan setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan perdamaian.
Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut. E diketahui belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu, tersangka dinilai menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan dengan korban. Pihak korban bersama keluarganya juga telah memberikan maaf secara penuh kepada tersangka.
Kesepakatan kedua belah pihak bukan sekadar disampaikan secara lisan. Perdamaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pemulihan Keadaan Semula dalam Rangka Menyelesaikan Perkara Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan tertanggal 9 November 2026.
Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses penghentian penuntutan. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, Kajari Blora menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) pada 19 November 2026.
Keputusan tersebut kemudian memperoleh persetujuan dan pengesahan melalui penetapan Pengadilan Negeri Blora tertanggal 20 November 2026. Dengan demikian, proses hukum terhadap tersangka E diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.
Kepastian itu sekaligus membuka jalan bagi E untuk keluar dari tahanan. Kejari Blora menerbitkan surat perintah pengeluaran tersangka dari tahanan pada 20 November 2026 sebagai tindak lanjut penetapan pengadilan.
Tersangka Kembali ke Keluarga
Setelah surat perintah diterbitkan, E resmi dikeluarkan dari Rutan Kelas IIB Blora. Ia kemudian dikembalikan kepada pihak keluarga setelah sebelumnya menjalani proses penahanan selama penanganan perkara.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Blora, Samsul Sitinjak, menyerahkan SKPP beserta salinan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora kepada tersangka dan keluarganya.
Penyerahan dokumen itu menjadi bagian dari keterbukaan proses hukum sekaligus memberikan kepastian mengenai dasar penghentian penuntutan. Keluarga tersangka juga memperoleh dokumen resmi yang menjelaskan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.
"Penyerahan SKPP dan salinan penetapan pengadilan ini merupakan bentuk transparansi atas penyelesaian perkara," jelas Samsul.
Menurutnya, keadilan restoratif tidak semata-mata melihat penyelesaian perkara dari sisi penghukuman terhadap pelaku. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi pemulihan keadaan, penyelesaian konflik, serta keseimbangan kepentingan antara korban dan tersangka.
Melalui mekanisme tersebut, perdamaian menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Korban mendapatkan pemulihan, sementara tersangka memperoleh kesempatan memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
Dengan selesainya perkara ini diharapkan menjadi momentum bagi E untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kesempatan kembali ke keluarga dan lingkungan sosial juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memulai kehidupan yang lebih baik.
Kejari Blora menegaskan bahwa pendekatan humanis bukan berarti mengabaikan hukum. Penegakan hukum tetap harus berjalan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui penyelesaian perkara tersebut, Kejari Blora kembali menegaskan komitmennya menghadirkan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berintegritas. Komitmen itu sejalan dengan semangat JATI, yakni Jujur, Amanah, Totalitas, dan Integritas.