Liputan6.com, Jakarta - Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2027 naik menjadi Rp 2,7 juta, atau mengalami kenaikan 12,72% dari UMP pada 2026, yakni Rp 2,4 juta. Hal itu diutarakan Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kepatihan Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).
"Besaran UMP 2027 ditetapkan sebesar Rp 2.725.000, mengalami kenaikan sebesar Rp 307.505," ungkapnya.
Advertisement
Ni Made juga menjelaskan, UMP 2027 naik sekitar 12,72 persen dari UMP 2026, yakni Rp 2.417.495, atau 56,31% dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kemenaker RI. Artinya, UMP 2027 baru mampu mencukupi 56,31% dari standar biaya hidup layak di Yogyakarta versi Kemnaker. Berdasarkan data survei yang dirilis Kemnaker, angka Kebutuhan Hidup Layak di DIY berada di kisaran Rp 4,84 juta per bulan (Rp 4.839.283).
Menurut dia penetapan UMP tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pasal 137 ayat (2) Gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral provinsi (UMP).
"UMP DIY Tahun 2027 ditetapkan Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah dan unsur akademisi," katanya.
Rekomendasi tersebut kemudian dituangkan pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP Tahun 2027 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan UMPS Tahun 2027.
Dewan Pengupahan DIY sebelumnya merekomendasikan penetapan UMSP untuk sektor aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, dan aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi dan jasa informasi lainnya.
"Dengan mempertimbangkan sektor unggulan daerah atau sektor berkarakteristik kerja khusus atau berisiko kerja tinggi melalui kajian yang dilakukan oleh unsur akademisi Dewan Pengupahan DIY," katanya.
Menurut dia upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi DIY berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Oleh karena itu pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, berpedoman pada struktur dan skala upah.
"Hal ini sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," katanya.