Kejagung Sebut UU Perampasan Aset Bisa Kejar Harta Pelaku yang Kabur

Kejagung menyinggung nama Muhamad Riza Chalid hingga Juristan.

oleh Devira PrastiwiDiterbitkan 21 November 2026, 15:35 WIB
Kapuspenkum Anang Supriatna

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung (Kapuspenkum) Anang Supriatna.

"Kita menyambut baik dengan adanya terbentuknya dan telah disahkan UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakkan hukum," ujar Anang kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Anang, aturan tersebut juga penting untuk mengejar aset milik tersangka yang melarikan diri, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan begitu, penegak hukum dapat mengupayakan pemulihan kerugian, tidak hanya memproses pelakunya.

"Dan dapat ini memitigasi kerugian yang lebih besar, tidak hanya mempidanakan orangnya, tetapi mengejar aset apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana melarikan diri baik di dalam negeri ataupun berada di LN (luar negeri) seperti MRC (Muhamad Riza Chalid, Jurist Tan, AK dan lain-lain)," tandas Anang.

Muhammad Riza Chalid adalah pengusaha minyak yang ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan pengadaan produk kilang. Kini, dia berstatus buron.

Sementara Jurist Tan adalah mantan staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Dia menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Sama seperti Riza Chalid, Jurist Tan juga berstatus buron.

Disahkan 19 November 2026

RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang oleh DPR setelah tertahan selama 18 tahun. Aturan tersebut mengatur perampasan aset yang terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 November 2026.

Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan para anggota dewan setelah Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.

"Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?," tanya Puan kepada peserta rapat.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Puan kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda persetujuan pengesahan RUU tersebut.

 

Jalan Panjang RUU Perampasan Aset

Sebelum pengambilan keputusan, Puan menyinggung lamanya perjalanan RUU Perampasan Aset hingga akhirnya mendapat persetujuan DPR.

"Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah, insya Allah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang," ujar Puan.

Puan sekaligus menegaskan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset bukan dilakukan karena tekanan atau desakan pihak tertentu.

"Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Menurut Puan, pembahasan RUU tersebut telah melalui berbagai tahapan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dia menyebut sebanyak 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) telah dilaksanakan selama proses pembahasan.

Selain itu, DPR melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi serta kunjungan ke 46 daerah pemilihan untuk menjaring masukan masyarakat.

"Tadi sudah dijelaskan juga sudah dilakukan meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna, 87 kegiatan RDP dan RDPU, kemudian melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi," ucap Puan.

Puan mengatakan pembahasan juga mencakup penelitian, penelaahan, dan evaluasi agar pengaturan dalam UU Perampasan Aset tidak tumpang tindih dengan ketentuan hukum lain, termasuk KUHAP dan KUHP.

Dia berharap undang-undang tersebut dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya