Pajak Ekonomi Digital Sentuh Rp 60,1 Triliun hingga Oktober 2026

Ditjen Pajak (DJP) mengatakan, perkembangan ekonomi digital perlu ditopang ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan.

oleh Agustina MelaniDiterbitkan 21 November 2026, 13:26 WIB
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto di Kantor Pusat DJP Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Liputan6.com, Jakarta - Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital tembus Rp 60,1 triliun hingga Oktober 2026. Penerimaan ini berasal dari empat sektor antara lain Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menuturkan, perkembangan ekonomi digital membawa perubahan terhadap pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat. Untuk merespons perkembangan itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi global.

“Dari total penerimaan itu, PPN PMSE menjadi kontributor terbesar senilai Rp 46,36 triliun. Diikuti oleh pajak SIPP sebesar Rp 6,02 triliun, pajak atas transaksi financial technology (fintech) sebesar Rp 5,5 triliun, serta pajak atas transaksi aset kripto sebesar Rp 2,23 triliun,” ujar dia dalam keterangan resmi, Sabtu (21/11/2026).

PPN PMSE Sumbang Rp 46,36 Triliun

Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Sepanjang Oktober 2026, tidak terdapat penunjukan baru maupun perubahan data pemungut PPN PMSE.

Dari total pelaku usaha yang telah ditunjuk tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dengan total Rp 46,36 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Penerimaan PPN PMSE terus terkumpul sejak 2020. Setoran tercatat sebesar Rp 731,4 miliar pada 2020, Rp 3,9 triliun pada 2021, Rp 5,51 triliun pada 2022, Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, Rp 10,32 triliun pada 2025, dan Rp 10,69 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.

Pajak Kripto Capai Rp 2,23 Triliun

Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp 2,23 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp 1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp 881,82 miliar. Penerimaan pajak kripto berasal dari setoran sebesar Rp 246,54 miliar pada 2022, Rp 220,89 miliar pada 2023, Rp 620,38 miliar pada 2024, Rp 796,74 miliar pada 2025, serta Rp 341,61 miliar sepanjang Januari–Oktober 2026.

Pajak Fintech Terkumpul Rp 5,5 Triliun

Ilustrasi pajak. (Photo by 8photo on Freepik)

Dari sektor teknologi finansial atau fintech, penerimaan pajak mencapai Rp 5,5 triliun hingga 31 Oktober 2026. Penerimaan tersebut berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp 1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp 728,28 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp 3,24 triliun.

Setoran pajak fintech tercatat sebesar Rp 446,39 miliar pada 2022, Rp 1,11 triliun pada 2023, Rp 1,48 triliun pada 2024, Rp 1,37 triliun pada 2025, dan Rp 1,09 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.

Pajak SIPP Capai Rp 6,02 Triliun

Penerimaan dari Pajak SIPP mencapai Rp 6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026. Penerimaan ini berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp 453,71 miliar dan PPN sebesar Rp 5,57 triliun. Setoran Pajak SIPP tercatat sebesar Rp 402,38 miliar pada 2022, Rp 1,12 triliun pada 2023, Rp 1,33 triliun pada 2024, Rp 1,23 triliun pada 2025, dan Rp 1,95 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.

Penguatan Ekosistem Perpajakan Digital

Bimo Wijayanto menuturkan, perkembangan ekonomi digital perlu didukung oleh ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan. DJP terus memperkuat sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis serta transaksi digital yang semakin beragam.

Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya