Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan darurat kepada mahasiswi berinisial RWM, pelapor kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede. Perlindungan tersebut mencakup penyediaan rumah aman, pemeriksaan psikologi, hingga pendampingan selama proses hukum.
Kasus dugaan kekerasan seksual tersebut dilaporkan terjadi di rumah dinas bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (11/11/2026).
Advertisement
Kepala Kantor Perwakilan LPSK NTT, Anselmus Sowa Bolen, mengatakan pihaknya mulai menangani kasus tersebut setelah menerima laporan pada Kamis (12/11/2026). Laporan itu diterima setelah korban melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual ke Kepolisian Daerah (Polda) NTT.
Menindaklanjuti laporan tersebut, LPSK langsung menjangkau korban dan melakukan asesmen awal pada Jumat (13/11/2026). Asesmen dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi korban sekaligus menentukan bentuk perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan.
Anselmus menjelaskan, langkah awal LPSK difokuskan pada perlindungan keselamatan dan pemulihan kondisi psikologi korban. Salah satu bentuk perlindungan darurat yang diberikan adalah penyediaan rumah aman agar korban memperoleh tempat perlindungan selama penanganan kasus berlangsung.
Selain itu, LPSK menggandeng psikolog dari Universitas Nusa Cendana Kupang untuk melakukan pemeriksaan psikologi terhadap korban.
"Langkah yang kami ambil itu, pertama perlindungan secara darurat untuk mempersiapkan rumah aman bagi korban dan yang kedua kami memberikan pemeriksaan psikologi dari psikolog Universitas Nusa Cendana Kupang untuk memberikan asesmen agar bisa memastikan seberapa jauh kondisi psikis korban," ujar Anselmus.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi psikologi korban setelah peristiwa yang dilaporkan. Hasil asesmen juga menjadi salah satu pertimbangan LPSK dalam menentukan kebutuhan pendampingan dan layanan lanjutan.
Pendampingan hingga Sidang
Selain memberikan perlindungan darurat, LPSK berencana menyediakan pendampingan prosedural bagi RWM selama penegakan hukum. Anselmus menjelaskan, pendampingan tersebut mencakup pemeriksaan korban oleh aparat penegak hukum hingga persidangan apabila perkara berlanjut ke pengadilan.
"Pendampingan prosedural itu adalah pendampingan terhadap korban pada pengambilan berita acara pemeriksaan dari aparat penegak hukum dan pendampingan pada saat sidang," jelas Anselmus.
Melalui pendampingan tersebut, LPSK berupaya memastikan korban memperoleh perlindungan ketika memberikan keterangan dalam proses hukum. LPSK juga akan menyediakan layanan psikososial untuk mendukung pemulihan korban.
Sementara itu, pemberian layanan lain yang berkaitan dengan hak-hak korban akan dipertimbangkan berdasarkan perkembangan penanganan perkara dan hasil asesmen kebutuhan.
LPSK memastikan langkah perlindungan terhadap korban telah dilakukan sejak menerima laporan.
Perlindungan tersebut meliputi keselamatan korban, pemeriksaan psikologi, serta rencana pendampingan ketika korban menjalani pemeriksaan maupun persidangan. Adapun dugaan tindak pidana yang dilaporkan masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.