Liputan6.com, Jakarta - Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 6.136.941 menuai perhatian buruh dan pengusaha. Buruh protes besaran UMP DKI Jakarta lantaran dinilai belum mencukupi kebutuhan hidup layak. Sisi lain, pengusaha memberikan syarat dan mengeluhkan beban produksi.
Penetapan UMP DKI Jakarta 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2027 yang telah ditandatangani Pramono.
Advertisement
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Pramono mengatakan, besaran UMP DKI 2027 ditetapkan setelah melalui proses pembahasan di Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Kenaikan tahun ini juga lebih tinggi dibandingkan persentase kenaikan UMP DKI Jakarta pada 2026.
“Besaran tersebut mengalami kenaikan Rp 407.065 atau 7,1 persen dibandingkan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 5.729.876. Kalau di tahun 2026 kenaikannya 6,1 persen, di tahun 2027 ini kenaikannya 7,1 persen,” ujar dia.
Dia menuturkan, penetapan UMP tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan.
Menurut Pramono, kebijakan tersebut harus memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ungkap Pramono.
Ia menambahkan, pembahasan UMP DKI Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari. Meski begitu, lanjut Pramono Pemprov DKI Jakarta bersama perwakilan buruh dan pengusaha dapat menyelesaikan pembahasan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan.
“Terus terang pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok. Tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” kata Pramono.
.
Buruh Protes
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyoroti formula yang dipakai oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menetapkan UMP 2027. Dia menilai, kenaikan Rp 407.000 dari UMP 2026 belum sesuai kebutuhan pekerja buruh.
“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, mengutip keterangan resmi, Jumat (20/11/2026).
Dia mengulas soal kebutuhan upaya untuk meningkatkan daya beli pekerja atau buruh. Baginya, salah satu instrumen yang bisa mengerek daya beli yakni kenaikan upah minimum.
"Kenaikan upah sekitar Rp 407.000 itu tidak membuat daya beli masyarakat, daya beli buruh itu meningkat," katanya.
Iqbal pun mengusulkan UMP DKI Jakarta 2027 naik jadi Rp 6,2 juta per bulan. "Direvisi keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP DKI Jakarta 2027 yang tadinya Rp 6,136 juta menjadi Rp 6,21 juta, yang udah diputusin Rp 6,136 juta, buruh meminta Rp 6,21 juta," kata dia.
Tuntutan Buruh
Iqbal juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada lima poin tuntutan yang diminta buruh, yakni:
1. Mendesak revisi UMP DKI Jakarta 2027 menjadi Rp6.210.000, sesuai usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan.
2. Menyiapkan langkah hukum melalui KSPI DKI Jakarta, diawali penyampaian keberatan kepada gubernur dan dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan kampanye publik dan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta, dengan pelaksanaan lebih lanjut ditentukan oleh jajaran serikat pekerja.
4. Meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan pertimbangan penetapan UMP dan kebijakan perlindungan daya beli pekerja.
5. Mendesak penetapan UMSP DKI Jakarta 2027 yang lebih tinggi daripada UMSK Bekasi dan Karawang, sebagai tuntutan perlindungan bagi pekerja di sektor terkait. UMP DKI Jakarta 2027
Syarat Khusus Pengusaha
Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, menegaskan pihaknya menghormati hasil pembahasan Dewan Pengupahan Daerah. Besaran Rp 6,13 juta tersebut merupakan keputusan bersama dari tiga unsur, yakni pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh.
“Tentu di antara tiga ini, dua yang setuju, berarti satu akan mengalah dalam hal ini. Kalau kami dari pengusaha tetap akan bisa menerima sejauh itu sesuai proses," kata Sarman saat ditemui di JICC Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Sarman menjelaskan, formula penghitungan UMP 2027 telah mempertimbangkan rata-rata inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu (alfa) dengan rentang 0,1 hingga 1 yang disepakati dalam perundingan. Dengan demikian, kenaikan sebesar Rp 407 ribu menjadi Rp 6,13 juta per bulan dinilai sudah sesuai prosedur.
Meski prosesnya telah sah, Sarman menekankan implementasi di lapangan tetap bergantung pada kondisi finansial masing-masing perusahaan.
"Tentu kalau kita lihat dari sisi prosesnya itu sudah sesuai aturan. Nanti akan dikembalikan kepada kemampuan masing-masing dunia usaha. Apakah di Rp 6,1 juta itu dengan situasi dan kondisi saat ini masih sangat mungkin atau tidak," tuturnya.
Syarat Ketat bagi Perusahaan yang Menunda UMP
Sarman memaparkan, perusahaan yang memiliki kinerja keuangan buruk berpeluang untuk tidak menjalankan kenaikan UMP 2027. Namun, perusahaan wajib melewati proses verifikasi ketat sebelum dinyatakan berhak melakukan penangguhan.
"Tentu ada syaratnya. Pertama, akan memberikan laporan kondisi keuangan mereka tiga tahun berturut-turut. Kemudian juga prospek usaha mereka dalam hal ini termasuk laporan keuangan. Itu juga nanti akan dicek apakah mereka akan diterima melakukan penundaan atau tidak," jelas Sarman.
"Tapi sejauh itu prosesnya sudah berjalan sesuai aturan, ya dari pengusaha nanti akan kita kembalikan kepada kemampuan masing-masing perusahaan tersebut," ia menambahkan.
Tekanan Beban Produksi
Selain itu, Sarman juga menilai cukup berat kenaikan UMP hingga Rp 6,1 juta di tengah tekanan ekonomi. Ia juga protes jika dipaksa menjadi Rp 6,2 juta karena tidak realistis.
Ia menguraikan sejumlah tekanan yang dialami dunia usaha, mulai dari fluktuasi harga energi, gas industri, hingga biaya logistik. Belum lagi, pelemahan nilai tukar rupiah yang tembus Rp 18.200 per dolar Amerika Serikat (AS), serta kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) ke level 6% yang dinilai menambah beban kredit pengusaha.
"Ini sangat memberikan gangguan psikologis bagi pengusaha. Karena apa? Masih banyak terganggunya bahan baku impor kita dalam hal ini. Contoh misalnya di Jabodetabek, kita lihat perajin roti itu ukurannya sudah dikurangi karena harga terigu naik cukup tinggi, itu pun tidak laku," tuturnya.
"Nah, maksud saya, kepada teman-teman serikat buruh ini, tolong dimengerti posisi dunia usaha saat ini. Mampu bertahan saja sudah cukup," ujar dia.