Pengusaha Ikut Keputusan Soal UMP Jakarta 2027

Kadin menerima UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6,13 juta, namun menyebut perusahaan yang merugi berpeluang menunda pelaksanaannya dengan syarat ketat.

oleh Arief Rahman HakimDiterbitkan 20 November 2026, 21:20 WIB
Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang.

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan dunia usaha akan mematuhi penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6,13 juta per bulan. Meski demikian, perusahaan yang mengalami kerugian atau tidak mampu secara finansial tetap memiliki opsi untuk menunda pelaksanaan aturan upah baru tersebut melalui syarat ketat.

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, menegaskan pihaknya menghormati hasil pembahasan Dewan Pengupahan Daerah. Besaran Rp 6,13 juta tersebut merupakan keputusan bersama dari tiga unsur, yakni pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh.

"Nah, tentu di antara tiga ini, dua yang setuju, berarti satu akan mengalah dalam hal ini. Kalau kami dari pengusaha tetap akan bisa menerima sejauh itu sesuai proses," ungkap Sarman saat ditemui di JICC Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Sarman menjelaskan, formula penghitungan UMP 2027 telah mempertimbangkan rata-rata inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu (alfa) dengan rentang 0,1 hingga 1 yang disepakati dalam perundingan. Dengan demikian, kenaikan sebesar Rp 407 ribu menjadi Rp 6,13 juta per bulan dinilai sudah sesuai prosedur.

Meski prosesnya telah sah, Sarman menekankan bahwa implementasi di lapangan tetap bergantung pada kondisi finansial masing-masing perusahaan.

"Nah, tentu kalau kita lihat dari sisi prosesnya itu kan sudah sesuai aturan. Nanti akan dikembalikan kepada kemampuan masing-masing dunia usaha. Apakah di Rp 6,1 juta itu dengan situasi dan kondisi saat ini masih sangat mungkin atau tidak," tuturnya.

 

Syarat Ketat bagi Perusahaan yang Menunda UMP

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang.

Lebih lanjut, Sarman memaparkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan buruk berpeluang untuk tidak menjalankan kenaikan UMP 2027. Namun, perusahaan wajib melewati proses verifikasi ketat sebelum dinyatakan berhak melakukan penangguhan.

"Tentu ada syaratnya. Pertama, akan memberikan laporan kondisi keuangan mereka tiga tahun berturut-turut. Kemudian juga prospek usaha mereka dalam hal ini termasuk laporan keuangannya. Itu juga nanti akan dicek apakah mereka akan diterima melakukan penundaan atau tidak," jelas Sarman.

"Tapi sejauh itu prosesnya sudah berjalan sesuai aturan, ya dari pengusaha nanti akan kita kembalikan kepada kemampuan masing-masing perusahaan tersebut," sambungnya.

 

Pengusaha Keluhkan Beban Operasional

Sebelumnya, kalangan pengusaha meminta serikat buruh memahami situasi dunia usaha yang tengah terhimpit tekanan ekonomi akibat dinamika geopolitik global. Imbauan ini merespons tuntutan buruh yang mendesak agar UMP DKI Jakarta 2027 direvisi naik menjadi Rp 6,2 juta per bulan.

Menanggapi desakan tersebut, Sarman menilai angka Rp 6,2 juta tidak realistis untuk kondisi saat ini.

"Sebenarnya dengan kenaikan sampai Rp 6,1 (juta) saja sudah cukup berat di tengah tekanan ekonomi saat ini bagi pengusaha, apalagi kalau dipaksa Rp 6,2 (juta), bukan realistis menurut saya," kata Sarman.

 

Tekanan Biaya Produksi dan Kurs Rupiah

Sarman menguraikan sederet beban yang menekan sektor industri, mulai dari fluktuasi harga energi, gas industri, hingga biaya logistik. Kondisi ini diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp 18.200 per dolar Amerika Serikat (AS) serta kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) ke level 6% yang memperberat beban kredit.

"Ini sangat memberikan gangguan psikologis bagi pengusaha. Karena apa? Masih banyak terganggunya bahan baku impor kita. Contoh misalnya di Jabodetabek, kita lihat perajin roti itu ukurannya sudah dikurangi karena harga terigu naik cukup tinggi, itu pun tidak laku," tuturnya.

"Maksud saya, kepada teman-teman serikat buruh ini, tolong dimengerti posisi dunia usaha saat ini. Mampu bertahan saja sudah cukup," pungkas Sarman.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya