Liputan6.com, Naypyidaw - Pemerintah Myanmar pada Jumat (20/11/2026) menolak putusan bersejarah Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang menyatakan negara tersebut bersalah melakukan genosida terhadap etnis minoritas Rohingya. Pemerintah Myanmar menyebut putusan itu tidak adil, sementara kelompok-kelompok penentangnya mendesak masyarakat internasional mengambil langkah nyata untuk memastikan keadilan ditegakkan.
Juru bicara Presiden Myanmar Min Aung Hlaing, Khine Khine Soe, menyoroti hasil pemungutan suara para hakim ICJ pada Kamis (19/11). Dari 15 hakim, sembilan menyatakan Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya dalam operasi militer brutal pada 2017, sedangkan enam hakim lainnya tidak mendukung putusan tersebut.
Advertisement
"Tidak semua dari 15 hakim menyetujui putusan tersebut," kata Khine Khine Soe kepada wartawan di ibu kota Naypyitaw seperti dilaporkan Associated Press. "Jadi, keputusan itu tidak diambil secara bulat. Menurut saya, putusan tersebut tidak adil."
Putusan ICJ yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, ini menjadi yang pertama dalam sejarah pengadilan tersebut yang menyatakan suatu negara telah melakukan genosida.
Pemerintah Myanmar selama ini membantah tuduhan genosida dengan alasan operasi militer pada 2017 di wilayah utara Negara Bagian Rakhine ditujukan untuk melawan kelompok pemberontak.
Operasi Militer Myanmar pada 2017 Tewaskan Ribuan Rohingya
Perkara yang diperiksa ICJ berpusat pada operasi militer yang disebut sebagai "operasi pembersihan" di Negara Bagian Rakhine pada 2017, ketika Myanmar masih dipimpin pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis.
Min Aung Hlaing, yang saat itu menjabat sebagai panglima militer, merebut kekuasaan dari pemerintahan Suu Kyi melalui kudeta pada 2021. Sejak itu, dia terus memperkuat kendalinya atas pemerintahan dan terpilih sebagai presiden pada awal tahun ini melalui pemungutan suara yang dinilai para pengkritiknya tidak bebas maupun adil.
Myanmar kini dilanda perang saudara berdarah, dengan kelompok-kelompok milisi pro-demokrasi dan kelompok bersenjata lainnya bertempur melawan militer.
Kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyambut putusan ICJ sebagai "langkah penting menuju keadilan" melalui pernyataan di Telegram.
Serangan ARSA terhadap pos-pos pemerintah di Negara Bagian Rakhine pada 2017 sebelumnya menjadi pemicu operasi militer besar-besaran Myanmar terhadap warga Rohingya.
Menurut pengadilan, bukti-bukti menunjukkan pasukan Myanmar menewaskan sekitar 10.000 warga Rohingya dalam operasi tersebut, yang juga diwarnai tuduhan pemerkosaan massal dan penghancuran ribuan rumah.
Saat ini, sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya tinggal di Bangladesh, terutama di kamp-kamp padat penduduk yang tersebar di Distrik Cox's Bazar.
Mereka menghadapi kondisi kehidupan yang berat, mulai dari ancaman kebakaran, penyakit menular, tanah longsor akibat hujan monsun, fasilitas sanitasi yang tidak memadai, hingga pembatasan ketat terhadap kesempatan bekerja.
Aktivis Sebut Putusan ICJ sebagai Langkah Awal
Nay San Lwin, aktivis Arakan Rohingya National Council yang kini tinggal di luar Myanmar, menyebut putusan ICJ sebagai kemenangan pertama dalam perjuangan panjang masyarakat Rohingya.
"Ini baru kemenangan pertama dalam perjuangan kami menuju tujuan akhir, yakni kembali ke tanah air dan hidup dengan damai serta bermartabat," ujarnya.
"Tanpa tindakan dan dukungan masyarakat internasional, perintah pengadilan hanya akan menjadi sebuah pernyataan," kata Nay San Lwin kepada Associated Press (AP). "Setiap negara harus membantu dengan cara apa pun yang mereka bisa."
ARSA turut menegaskan bahwa para pengungsi Rohingya harus diizinkan kembali ke kampung halaman mereka dengan aman, sementara pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap mereka harus diadili.
"Kami menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat internasional untuk memastikan Myanmar mematuhi putusan pengadilan dan keadilan tidak hanya berhenti di atas kertas," demikian pernyataan kelompok tersebut.
Pernyataan itu ditandatangani oleh "Ustad Khalid Junun", yang disebut sebagai kepala staf umum ARSA.
Kelompok bersenjata pesaing ARSA, Rohingya Solidarity Organization (RSO), juga mengeluarkan pernyataan serupa.
Sejak 2017, ARSA dan RSO semakin terpinggirkan akibat penindakan oleh otoritas Myanmar serta pertikaian internal.
Kedua kelompok kini terlibat dalam konflik bersenjata yang melibatkan tiga pihak di Rakhine. Di wilayah itu, Arakan Army, kelompok yang didominasi penganut Buddha dan memperjuangkan otonomi bagi Negara Bagian Rakhine, bertempur melawan militer Myanmar, tetapi juga dituduh melakukan serangan terhadap warga Rohingya.
Arakan Army tidak menanggapi permintaan komentar mengenai putusan ICJ.
Kepulangan Pengungsi Rohingya ke Myanmar Masih Menghadapi Banyak Hambatan
Dalam putusannya, ICJ memerintahkan Myanmar memastikan warga Rohingya dapat "kembali secara aman, sukarela, dan bermartabat ke tempat tinggal mereka".
Pengadilan juga memerintahkan Myanmar menyelidiki, mengadili, dan menghukum orang-orang yang terbukti melakukan tindakan genosida, serta membayar kompensasi kepada warga Rohingya. Besaran kompensasi tersebut akan ditentukan dalam proses persidangan berikutnya.
Khine Khine Soe tidak menanggapi perintah-perintah tersebut. Kepatuhan Myanmar terhadap putusan ICJ pun masih diragukan.
Dia mengatakan pemerintah Myanmar akan menyampaikan tanggapan setelah mempelajari dokumen putusan pengadilan yang cukup panjang.
"Karena ini merupakan perkara internasional, kami akan menyampaikan sikap kami," ujarnya.
Khine Khine Soe juga mempertanyakan kewenangan ICJ untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan tersebut.
Dia merujuk pada pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan trilateral bersejarah mereka di China pada Kamis (19/11).
Dalam pernyataan tersebut, ketiga pemimpin menyebut bahwa "Mahkamah Pidana Internasional dan lembaga-lembaga serupa lainnya tidak boleh menyalahgunakan yurisdiksi mereka".
Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang disebut dalam pernyataan itu merupakan lembaga berbeda dari ICJ yang menangani perkara genosida Rohingya. ICJ menyelesaikan sengketa hukum antarnegara, sedangkan ICC mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan internasional.
"Poin utamanya adalah ICC dan lembaga-lembaga internasional serupa tidak boleh menyalahgunakan kewenangan peradilan mereka," kata Khine Khine Soe kepada wartawan.
"Mengingat tiga negara terkemuka di dunia telah mengeluarkan pernyataan mengenai masalah ini, Anda bisa menilainya sendiri."
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan pada Jumat bahwa negaranya siap memainkan "peran konstruktif dalam mendorong pemulangan para pengungsi dari Negara Bagian Rakhine".
Namun, Guo juga menyampaikan kekhawatiran China mengenai kewenangan lembaga peradilan internasional.
"China memiliki kekhawatiran mengenai persoalan seperti pelampauan batas kewenangan dan penafsiran yang terlalu luas. Kami meyakini praktik-praktik semacam itu tidak mendukung penyelesaian sengketa," ujarnya.
Di sisi lain, National Unity Government (NUG), pemerintahan bayangan Myanmar yang menjadi organisasi utama dalam mengoordinasikan perlawanan terhadap kekuasaan militer sejak kudeta 2021, menyambut baik putusan ICJ.
NUG menyatakan menghormati kewenangan ICJ beserta putusan yang telah dikeluarkan pengadilan tersebut.
Pemerintahan bayangan itu juga menegaskan bahwa upaya menegakkan keadilan bagi warga Rohingya harus berjalan beriringan dengan langkah-langkah untuk mengakhiri kekerasan yang terus dilakukan militer terhadap warga sipil di seluruh Myanmar.