Liputan6.com, Kupang - Penyidik dari Polda Nusa Tenggara Timur menaikkan status penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede terhadap mahasiswi berinisial RWM (21) di rumah jabatan, dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
“Pada hari ini tanggal 19 November 2026, tim join investasi Polda NTT meningkatkan penanganan dugaan kekerasan seksual dengan korban RWM dan terlapor seorang pejabat publik atas nama YL,” kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, Jumat (20/11/2026).
Advertisement
Ia mengatakan peningkatan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan, dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara khusus pada Kamis (19/11/2026) sore di Mapolda NTT.
Dia mengatakan selama proses penyelidikan kasus tersebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi serta lima saksi tambahan.
Penyidik juga telah mengantongi hasil visum atau visum et repertum, pemeriksaan psikologis dan ahli psikologis serta medis dan ahli pidana.
Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, mulai dari gawai, serta pakaian dalam korban mulai dari BH serta celana dalam.
Henry juga menjelaskan bahwa penyidik Polda NTT menerapkan pasal 6 huruf c junto pasal 15 ayat 1 huruf d undang‑undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) serta pasal 473 ayat 1 UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP.
Penyidik juga selama dua hari terakhir telah memeriksa dua saksi yang diduga mengantar korban RWM menemui Bupati Kupang di Rumah Jabatan Bupati untuk mencari pekerjaan.
Selain itu ada juga dua anggota Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kupang yang bertugas berjaga di Rumah Jabatan Bupati Kupang.
Rumah Dinas Disegel
Buntut dari kasus ini, sejumlah mahasiswa menyegel rumah jabatan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede, Senin malam (16/11/2026).
Penyegelan dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan seorang mahasiswi berinisial RWM (21) terhadap Yosef Lede.
Koordinator aksi, Fridus Utan mengatakan, penyegelan dilakukan sekitar 30 orang yang merupakan perwakilan dari sejumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi tersebut.
Menurut Fridus, aksi itu dilakukan setelah pihaknya bertemu dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTT pada Senin siang.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyampaikan bahwa penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
Sementara itu, poin tuntutan para mahasiswa adalah agar polisi memasang garis polisi di rumah jabatan Bupati Kupang yang diduga menjadi lokasi kekerasan seksual.
"Karena itu, kami menyegel rumah jabatan ini sebagai bentuk sikap moral dari aliansi. Tindakan seorang pejabat publik seperti itu sangat tidak layak dan sangat disayangkan," kata Fridus.
Ia menilai, dugaan kasus tersebut telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik.
Atas dasar itu, Aliansi Araab mendesak Yosef Lede meninggalkan rumah jabatan Bupati Kupang.
"Kami meminta dia meninggalkan rumah jabatan Kupang. Kami menilai moral dan adab seorang Bupati Kupang saat ini sudah rusak sehingga tidak layak lagi tinggal di rumah jabatan," ujar dia.
Fridus menegaskan, para mahasiswa tidak akan berhenti melakukan aksi demonstrasi. Mereka berkomitmen mengawal proses hukum hingga kasus tersebut tuntas.
"Kami berharap kasus ini segera diusut tuntas dalam waktu dekat dan berjalan secara transparan. Kami dari aliansi sudah berkomitmen mengawal kasus ini sampai tuntas," katanya.