Dewan Pertahanan Nasional Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Digital

Perkembangan teknologi dan dinamika global memperluas jenis ancaman terhadap kedaulatan negara.

oleh SupriatinDiterbitkan 20 November 2026, 05:56 WIB
Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menggelar Administrative Governance Alignment Meeting (ADMIN GAME)

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menggelar Administrative Governance Alignment Meeting (ADMIN GAME) pada 18–19 November 2026 di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat. Forum ini mempertemukan kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan respons terhadap ancaman informasi strategis serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat kedaulatan informasi negara.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan sekaligus Sekretaris DPN, Richard Taruli Horja Tampubolon.

“Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga melalui kemampuan melindungi informasi, menjaga keandalan komunikasi strategis, dan memastikan seluruh unsur negara dapat bertindak bersama ketika menghadapi ancaman,” kata Richard.

Mengusung tema “Menjaga Kedaulatan Informasi Negara: Respons Terpadu dalam Menghadapi Ancaman Inkonvensional guna Terwujudnya Pertahanan dan Keamanan Negara”, ADMIN GAME dirancang untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kerentanan, dan menguji keselarasan respons nasional melalui simulasi berbasis skenario.

Perkembangan teknologi dan dinamika global memperluas jenis ancaman terhadap kedaulatan negara. Intrusi siber, penyadapan ilegal terhadap komunikasi strategis, spionase, operasi pengaruh digital, serta penyalahgunaan akses terhadap informasi strategis dapat mengganggu jalannya pemerintahan, pengambilan keputusan, dan kepentingan nasional.

Dalam forum tersebut, peserta membahas pengamanan komunikasi strategis negara dan data geospasial, tata kelola penyadapan yang sah (lawful interception), forensik digital, ketahanan sistem navigasi penerbangan, serta pemulihan sistem informasi strategis nasional.

Melalui diskusi dan simulasi, peserta mengkaji mekanisme peringatan dini, kesenjangan regulasi, batas kewenangan, serta koordinasi penanganan ancaman sesuai tugas masing-masing instansi.

Ketua pelaksana, Deputi Bidang Geostrategi DPN Frega Wenas Inkiriwang, menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan 186 personel, termasuk perwakilan kementerian dan lembaga, instansi terkait, penyelenggara, serta narasumber.

ADMIN GAME diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis nasional terpadu untuk menjadi bahan pertimbangan Ketua DPN. Rekomendasi itu akan mendukung penguatan tata kelola pengamanan informasi negara, penyelarasan kebijakan lintas sektor, dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman inkonvensional.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas DPN dalam memberikan pertimbangan dan merumuskan solusi kebijakan strategis di bidang pertahanan nasional. Tugas tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Kepala BIG Mohamad Arief Syafii, Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Mohamad Tonny Harjono, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif.

Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan M. Maulana Bungaran, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, serta sejumlah pejabat kementerian dan TNI-Polri lainnya.

Melalui ADMIN GAME, DPN menegaskan pentingnya respons nasional yang terpadu untuk menjaga kedaulatan informasi, melindungi kepentingan nasional, serta memperkuat pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya