Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan meminta Polri menyelidiki dugaan permainan algoritma digital yang dinilai membuat pesan-pesan Presiden Prabowo Subianto tidak sampai kepada masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Syahganda setelah menemukan perubahan angka kepuasan publik terhadap pemerintah dalam pemantauan big data. Dia ingin memastikan apakah perubahan tersebut berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang turut disinggungnya.
Advertisement
Hal itu disampaikan Syahganda dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Saya melihat sendiri langsung bahwa dalam big data kita, ketika Pak mantan Kapolri itu ditangkap, ya, itu berapa hari kemudian kita melihat serangan kepada pemerintah dan kepuasan kepada pemerintah tuh naik sekitar 15 sampai 20 persen di berbagai big data,” kata Syahganda.
Meski menemukan perubahan angka kepuasan publik tersebut, Syahganda mengaku belum dapat memastikan apakah hal itu merupakan dampak langsung dari kasus penyadapan ilegal.
Dalam perkara tersebut, sejumlah mantan dan perwira aktif Polri, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, disebut telah ditetapkan sebagai tersangka.
Syahganda mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kapolri. Dia meminta kemungkinan keterkaitan antara perubahan tingkat kepuasan publik dan kasus penyadapan ikut ditelusuri.
“Nah, saya tidak mengatakan itu efeknya langsung, kemarin waktu saya audiensi dengan Kepala Polisi Republik Indonesia, saya minta juga itu dimasukkan dalam penyelidikan apakah tingkat kepuasan publik tadi berhubungan dengan adanya kasus itu,” ujarnya.
Syahganda juga menduga algoritma digital selama ini memengaruhi distribusi informasi pemerintah sehingga pesan Presiden tidak sepenuhnya diterima masyarakat.
“Karena mungkin kita curiga selama ini soal-soal algoritma itu membelokkan pesan-pesan Presiden sehingga tidak sampai ke bawah,” katanya.
Ego Sektoral dan Daerah Hambat Komunikasi Pemerintah
Selain persoalan algoritma, Syahganda menyoroti ego sektoral dan ego daerah yang dinilainya menjadi hambatan komunikasi pemerintah. Menurut dia, koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar pesan pemerintah dapat tersampaikan secara efektif.
Dalam rapat tersebut, Syahganda turut menyinggung pentingnya pengaturan tata kelola data nasional. Dia menilai kendali digitalisasi pemerintah harus tetap berada dalam koordinasi Presiden.
“Jangan sampai seperti Perpres yang disebut oleh Bu Rike tadi dan kami mungkin akan memviralkan kepada media-media, termasuk media sosial bahwa ini harus diluruskan, tidak boleh dalam dunia digital ini komando digitalisasi itu ada di luar koordinasi atau kekuasaan Presiden,” ujarnya.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka kemudian menyinggung Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 yang disebutnya disahkan pada Juli.
“Perpres 83 2025 disahkan Juli, mari kita analisis bersama, Pak,” kata Rieke.