Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tetap mempertahankan strategi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada 2026 di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed). Pemerintah memastikan skema pembiayaan tetap mengacu pada target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pemerintah tidak mengubah batas target defisit APBN sebagai acuan penerbitan SBN hingga akhir tahun ini.
Advertisement
“Strategi penerbitan ke depan kita tetap menggunakan APBN 2026. Jadi tetap targetnya adalah 2,85% dari PDB. Itu target penerbitan kita tahun ini,” ujar Suahasil di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Meski menegaskan konsistensi target pembiayaan tersebut, Suahasil belum merinci lebih jauh dampak potensi kenaikan suku bunga The Fed terhadap imbal hasil (yield) SBN maupun taktik lelang surat utang pemerintah ke depan.
Realisasi Defisit Rp 379,3 Triliun Masih On Track
Terkait kinerja fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit APBN mencapai Rp 379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026, atau setara dengan 1,47% terhadap PDB.
"Defisit APBN 1,47% dari PDB dan ini on track menuju defisit sebesar 2,85% dari PDB,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita Edisi November 2026.
Penjelasan Menkeu Soal Istilah "APBN Tekor"
Dalam kesempatan terpisah, Suahasil turut menyoroti penggunaan istilah "APBN Tekor" yang kerap dipakai untuk menggambarkan kondisi ketika belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan. Menurutnya, istilah tersebut memang merujuk pada selisih kurang antara pendapatan dan belanja, tetapi tidak bisa diartikan sebagai kerugian layaknya perusahaan komersial.
Ia menegaskan bahwa APBN sejak awal memang dirancang dengan skema defisit untuk membiayai pembangunan dan kepentingan masyarakat, bukan mencari laba.
"Saya ingin menyampaikan ke teman-teman media, kadang-kadang ada yang suka pakai kata 'APBN Tekor'. Tekor artinya pendapatannya lebih rendah dari belanja, tapi memang inilah APBN kita yang didesain sejak awal. Karena itu, kalau menggunakan kata tekor, bukan berarti tekor itu rugi. APBN itu tidak ada urusan dengan untung dan rugi, APBN adalah belanja untuk masyarakat dan seluruh rakyat. APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi," tegasnya.
Kendati mencatatkan defisit, kondisi ketahanan fiskal Indonesia dinilai tetap terjaga. Hal ini tercermin dari keseimbangan primer APBN yang masih membukukan surplus sebesar Rp 114,8 triliun hingga akhir Oktober 2026.